Kanada akan Deportasi Warga Belanda

DEN HAAG, ALAMISLAMI.COM, 01/03/2017 — Seorang warganegara Belanda yang telah bermukim hampir 59 tahun di Kanada terancam diusir dari negara tersebut. Pria yang berimigrasi bersama orangtuanya itu ketika berusia 8 bulan. Namun karena dihukum 9 bulan dengan delik memiliki senjata, mengancam dan melakukan penganiayaan, Senin depan dia akan dideportasi. Hal itu diatur oleh undang-undang yang dibuat pemerintahan beraliran kanan sebelumnya di Kanada (Bill C-43) yang menetapkan bahwa setiap mukimin non-warganegara Kanada yang melakukan tindak kriminal serta mendapat hukuman minimal 6 bulan akan diusir. Peraturan yang berlaku sejak 2013 itu tidak memberikan hak untuk banding.

Warga Belanda yang bernama Len V.H. tersebut sedang mengajukan upaya hukum agar dia terhindar dari peraturan tadi. Alasan dia menolak diusir dari Kanada ialah, pertama, dia terjerumus pada tindak pelanggaran itu dulu karena dia mengalami bipolaire stoornis. Kini dia sudah sembuh dari penyakit itu. Kedua, sejak kecil hingga besar dia tidak pernah tinggal di Belanda untuk waktu lama sehingga tidak bisa berbahasa Belanda serta tidak ada familinya yang dia kenal di Negeri Kincir Angin tersebut. Ketiga, dia ingin merawat ibunya yang sudah sepuh (usia 81 tahun) yang tinggal di Vancouver.

Ibunya menyesalkan mengapa dulu mereka tidak mengajukan permohonan mendapatkan kewarganegaraan Kanada. Kini ketika peraturan berubah baru terasa penyesalan. Namun sang ibu yakin putranya seorang yang baik dan tidak akan menjadi ancaman terhadap seorang pun.

Menurut seorang pengacara, Len bisa pulang dulu ke Belanda, kemudian mengajukan izin tinggal yang baru di kantor visa terdekat yang ditunjuk pemerintah Kanada. Hanya saja peluangnya kecil akan setujui pemerintah Kanada karena dia telah pernah dihukum dengan durasi lebih dari 6 bulan.

Kasus ini juga memberikan pelajaran bahwa bagi para migran di negara-negara tertentu untuk mengajukan permohonan menjadi warganegara tersebut pada kesempatan pertama. Jangan ditunda sampai terlewatkan yang ternyata dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.




Presiden Trump Tarik AS Keluar dari TPP

DEN HAAG, ALAMISLAMI.COM, 23/01/2017 – Presiden AS Donald Trump hari ini menandatangani perintah eksekutif memutuskan AS mengundurkan diri dari traktat perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP). Dengan tindakan tersebut Presiden Trump telah menepati salah satu dari janji kampanyenya.

Seremoni penandatanganan itu berlangsung di Oval Office disaksikan antara lain oleh Wapres baru AS, Mike Pence. Presiden Trump meyakini bahwa kebijakan yang dia ambil merupakan ‘momen penting bagi dunia kerja di AS’. Menurut presiden ke-45 AS itu. TPP mengacaukan kondisi lapangan kerja di negaranya karena lowongan kerja berpindah ke negara lain.

Padahal secara normatif, kerjasama perdagangan tersebut diharapkan menghilangkan hambatan perdagangan di antara negara yang terlibat, misalnya dengan penurunan atau bahkan menghapus tarif dan bea masuk komoditas. Anehnya TPP tidak menyertakan Cina. Dan Oktober 2015 Presiden Jokowi telah menyatakan keinginan Indonesia ikut serta dalam TPP. (BS/NL)

Sumber gambar: The White House




Amerika Serikat Menyidik Keterlibatan Gülen dan Gerakannya

DEN HAAG, ALAMISLAMI.COM, 20/8/2016 — Kementerian Kehakiman Amerika Serikat telah mengirim satu tim penyidik ke Turki untuk memeriksa apakah Fethullah Gülen terlibat dalam aktivitas kriminal. Hal ini berbeda dari yang diminta pemerintah Turki  yang menuduh Gülen terlibat sebagai inisiator kudeta yang gagal pertengahan Juli lalu (Algemeen Dagblad, 20/8/2016).

Pemerintah Turki meminta agar Amerika Serikat memulangkan Gülen untuk mengikuti proses hukum di Turki. Ankara menyatakan bahwa tokoh berpengaruh ini dan gerakannya, Hizmet, harus bertanggung jawab. Tetapi Gülen menyangkal sengit bahwa dia dan gerakannya terlibat dalam petualangan yang gagal tadi.

Menurut seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat, Turki belum menyerahkan  bukti-bukti formal atas keterlibatan Gülen. Tetapi Amerika Serikat siap menyelidiki aktivitas-aktivitas Gülen dan Hizmet yang diduga tidak sah dalam tahun-tahun sebelum meletusnya kudeta yang gagal tersebut.

Pekan lalu tim jaksa penuntut di Turki mengajukan tuntutan hukuman 2 kali seumur hidup dan tambahan 1.900 tahun penjara terhadap Gülen. Disamping tuduhan terlibat kudeta, Gülen juga dituduh terlibat pembiayaan gerakan terorisme melalui Hizmet.

Wakil Presiden Amerika Serikat, Joe Bidden akan mengunjungi Ankara, Rabu depan. Misinya untuk menegaskan dukungan negara tersebut kepada pemerintah Turki sekaligus meredakan ketegangan antara Washington dan Ankara beberapa pekan terakhir. Agenda Bidden antara lain untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban kudeta dan mejumpai Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim. Kunjungan itu juga untuk memperlihatkan bahwa Amerika Serikat menolak keras usaha-usaha perebutan kekuasaan yang tidak sah atau menumbangkan pemerintah yang terpilih secara demokratis.

Keterangan Gambar: Fethullah Gülen © Wikipedia




Eropa Berusaha Keras Menyaingi Maskapai Penerbangan Negara Teluk

DEN HAAG, ALAMISLAMI.COM — Persaingan antar maskapai internasional dengan maskapai negara-negara Teluk semakin keras. Tanggal 20 Mei 2016 lalu, dengan mengundang penyanyi Jennifer Lopez, Qatar Airways mengadakan soft lunching rute penerbangan Doha-Atlanta ternyata berbuntut masalah. Acara yang diadakan di Fox Theatre, Atlanta itu berakibat diputusnya kontrak sponsor kepada Fox Theatre oleh Delta, maskapai penerbangan terkemuka Amerika Serikat. Alasannya sederhana yaitu Fox Theatre telah bekerjasama dengan maskapai asing sehingga mengurangi kesempatan kerja bagi pegawai maskapai penerbangan Amerika Serikat yang dengan itu dianggap melanggar HAM.

Maskapai Delta tengah meluncurkan lobbi politik dan lobbi publik untuk membendung ‘ekspansi’ apa yang mereka  namakan ‘ME3’  yang terdiri dari 3 maskapai besar: Emirates dan Etihad dari Uni-Emirat Arab dan Qatar Airways dari Qatar. Ketiga maskapai itu dituding telah bersaing tidak fair karena mendapat subsidi pemerintah masing-masing.

Menghadapi kompetisi yang sengit ini negara-negara anggota Uni-Eropa sepakat memberikan mandat kepada Komisi Eropa melakukan lobbi politik terkait penyusunan kesepakatan traktat dengan maskapai internasional. Belanda mengharapkan mandat itu untuk jangka panjang, meskipun Finlandia menginginkan hanya untuk jangka pendek.

Dalam pertemuan para menteri perhubungan di Luxemburg, 7 Juni nanti, Komisi Eropa diberi 4 mandat untuk bernegosiasi dengan Uni-Emirat Arab, Qatar, Turki dan ASEAN. Salah satu opsi yang ditawarkan Komisi Eropa yang diharapkan merupakan stimulus adalah penyediaan akses yang lebih luas bagi maskapai asing. Usulan itu dibarengi syarat agar negara mencabut subsidi kepada maskapai masing-masing.

Eropa menduga bahwa subsidi milyaran euro negara-negara Teluk telah memungkinkan mereka menambah armada pesawat, melayani rute-rute yang tidak menguntungkan serta menjual tiket dengan harga murah. Akibatnya, maskapai-maskapai penerbangan Eropa kalah bersaing.

Sementara itu serikat kerja dan maskapai Eropa juga kuatir dengan ekspansi modal dari Teluk. Etihad misalnya kini menguasai 49% saham Alitalia dan 29% saham Air Berlin. Sedangkan Qatar Airways menaikkan komposisi sahamnya di IAG (British Airways, Iberia, Veuling dan Aer Lingus) menjadi 15%. Disamping itu, Qatar juga menguasai 20% saham kepemilikan Bandara Heathtrow. (BS/NL)

Keterangan foto: Pesawat kargo A330-243F milik Qatar Airways di Bandara Schiphol, Amsterdam © Alf van Beem




Obama Akui Kesalahan Terbesarnya di Libya

NEW YORK, ALAMISLAMI.COM — Presiden AS Barack Obama mengatakan bahwa kesalahan terbesarnya dalam masa kepresidenannya adalah tidak jelasnya rencana AS setelah kejatuhan pemimpin Libya Muammar Khaddafi dengan menerusnya kekacauan dan kekerasan ekstrimis di Libya.

Hal tersebut diungkapka dalam pembicaraan dengan Fox News pada Ahad (10/4). Sejak kejatuhan Khaddafi, Libya mendekati pola yang anarkis, dengan berbagai kekuatan yang bertarung di domestik Libya termasuk ISIS.

Sedangkan, ketika ditanya perihal hari terbaik selama menjabat Presiden AS, Obama menjawab adalah hari dimana AS melakukan reformasi sistem pelayanan kesehatan. (Dailysabah.com/Agung)




Erdoğan dan Obama Sepakati Kuatkan Kerjasama Kontra-Terorisme dan Pengungsi

WASHINGTON, ALAMISLAMI.COM — Presiden Turki Erdoğan dan Presiden AS Obama (1/4) melakukan pertemuan membahas kerjasama Turki-AS dalam keamanan regional, perang hadapi terorisme dan pengungsi.

Dalam sela pertemuan Nuclear Security Summit keduanya bertemu di Gedung Putih. Sebelum bertemu Obama di Brookings Institute, Erdoğan menyerukan komunitas internasional untuk melakukan langkah yang sama terhadap jejaring PYD dan sayap militernya YPG yaitu PKK sebagai sebuah kelompok teroris sama bahaya dengan ISIS.  (Dailysabah.com/Agung)




Dakwaan Spionase Perwira AL AS dengan China dan Taiwan

Washington, ALAMISLAMI.COM —Mayor Edward Lin, seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat kelahiran Taiwan ini diduga melakukan tindakan spionase dengan menyerahkan informasi rahasia negara kepada China dan Taiwan.

Dokumen dakwaan USNI (United States Naval Institute) menyebutkan bahwa Lin lahir di Taiwan dan menjadi warga Amerika Serikat melalui proses naturalisasi. Keluarganya sempat pindah dan tinggal di beberapa negara sejak usianya 14 tahun, sebelum akhirnya menetap di Amerika Serikat.

Berdasarkan surat dakwaan tesebut, disebutkan pula bahwa Lin bertuga di kantor pusat untuk Patrol and Reconnaissance Group, bagian yang mengawasi aktivitas pengumpulan informasi intelejen dengan menggunakan pesawat patroli, seperti P-8A Poseidon, pesawat pengawas P-3C Orion, dan pesawat tanpa awak MQ-4C.

Pada dasarnya, tidak disebutkan secara spesifik nama negara yang terlibat espionase dengan Lin dalam dokumen dakwaan Angkatan Laut Amerika Serikat tersebut. FBI dan Naval Criminal Investigative Service menyatakan bahwa saat ini mereka masih menginvestigasi kasus tersebut.

Lin dituding telah menyerahkan dokumen rahasia negara sebanyak dua kali dan berupaya melakukan hal serupa sebanyak tiga kali bagi sebuah negara asing. Selain itu, ia juga dituduh telah terlibat dalam tindakan asusila dan prostitusi.

Lin juga pernah bertugas sebagai penghubung kongres bagi Asisten Sekretaris dari Angkatan Laut untuk Manajemen Keuangan dan Pengawas ketika masih di EP-3Es.

Hingga saat ini, baik Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri China maupun Kementerian Pertahanan Taiwan belum memberikan komentar apapun terhadap laporan tersebut. (Taiwansun.com/Mega)




AS Dukung Kelompok ‘Ya’ dalam Raadgevend Referendum di Belanda, 6 April 2016

DEN HAAG, ALAMISLAMI.COM—Amerika Serikat secara eksplisit menyerukan publik Belanda untuk memilih ‘ya’ dalam raadgevend referendum terhadap Kesepakatan Asosiasi Ukraina-Uni Eropa yang akan dilaksanakan di Belanda, Rabu, 6/4/2016. Hasil raadgevend referendum tidak mengikat pemerintah dalam mengambil kebijakan tetapi bisa menjadi barometer dukungan publik terhadap arah kebijakan pemerintah sehingga dapat menjadi pertimbangan. Mekanisme jajak-pendapat konstitusional ini merupakan hal yang baru di Belanda dan akan digulirkan pertama kalinya tanggal 6/4/2016 tersebut.

Menurut Direktur Komunikasi Kemlu AS, Elizabeth Trudeau, dukungan publik Belanda terhadap kesepakatan di atas akan membawa banyak manfaat bagi ekonomi Belanda, Ukraina dan Uni Eropa. Jubir Kemlu AS itu juga mengingatkan kembali bahwa AS dan Belanda merupakan pendukung utama di balik aksi demontrasi dan protes di Kiev beberapa tahun lalu. Kemlu AS juga meyakinkan bahwa penandatanganan kesepakatan ini akan menciptakan kawasan yang lebih stabil serta terkonsolidasinya demokrasi di negara yang berbatasan langsung dengan Rusia itu.

Pemerintah Belanda sendiri mendukung kesepakatan ini. Tetapi beberapa parpol oposisi dan figur publik Belanda menolaknya. Di antara parpol yang menolak adalah Partai Sosialis (SP) dan Partai untuk Kebebasan (PVV). Yang dikuatirkan oleh adalah SP adalah tingkat korupsi yang masif di Ukraina serta tingginya biaya untuk mereformasi negeri tersebut. Sedangkan PVV mengkuatirkan bahwa kesepakatan asosiasi ini akan berujung pada bergabungnya Ukraina ke dalam Uni Eropa. Meskipun demikian, sebagian besar negara anggota Uni Eropa telah menyetujui kesepakatan tadi.

Secara geopolitik penandatanganan Kesepakatan Asosiasi Ukraina-Uni Eropa itu dibayangi tarik-menarik pengaruh antara Uni Eropa dan sekutunya dengan Rusia. Proses dan hasilnya akan dipengaruhi dan mempengaruhi konteks suasana tadi di mana Rusia menawarkan alternatif bagi Ukraina untuk bergabung ke dalam Uni Duane Eurasia yang mencakup Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgistan, dan Rusia. (BS/NL)

Keterangan ilustrasi: Raadgevend referendum © Gemeente Het Bildt




Demonstran Pro Qadri Sepakat Batalkan Sit-in Setelah Negosiasi dengan Pemerintah

ISLAMABAD, ALAMISLAMI.COM — Demonstrasi empat hari di luar D-Chowk oleh pendukung pelaku penembakan mantan gubernur Punjab sepakat untuk membatalkan aksi sit-in mereka serta membubarkan diri setelah sukses melakukan negosiasi dengan pemerintah. Seperti yang dilaporkan Express News pada hari Rabu.

Menurut sumber, pemerintah menyetujui beberapa tuntutan demostran pro Mumtaz Qadri, termasuk pembebasan demonstran yang tidak melakukan kekerasan, tidak ada perubahan dalam undang-undang terkait penginaan (Rasulullah dan Syariat), serta pecabutan tuntutan terhadap terhadap beberpa ulama.

Meski demikian, Menteri Dalam Negeri Chaudhry Nisar membantah adanya perjanjian secara tertulis dengan para demonstran.

“Tidak ada perjanjian tertulis atau sebaliknya dicapai antara pemimpin demonstran dan pemerintah, tidak ada dari pemerintah dimandatkan untuk melakukannya,” ujarnya saat berbicara pada sebuah konferensi pers setelah negosiasi sukses dengan perwakilan dari beberapa kelompok kelompok keagamaan.

Ribuan pengunjuk rasa melakukan demonstrasi di Islamabad pada hari Minggu bentrok dengan pasukan keamanan sebelum mendirikan tenda di luar gedung-gedung pusat pemerintah di sepanjang ibukota terutama di Constitution Avenue.

Menteri dalam negeri mengatakan, pemerintah tidak akan membiarkan setiap orang atau pihak mengadakan aksi unjuk rasa politik atau protes di wilayah Zona Merah di Islamabad.

“Saya sebagai menteri dalam negeri menetapkan dari sekarang tidak boleh ada unjuk rasa atau konferensi politik di daerah D-Chowk,” tegasnya.

Berbicara tentang aksi unjuk rasa, petinggi keamanan negara mengatakan beberapa orang memanfaatkan situasi untuk mempolitisir masalah. “Beberapa ulama memutuskan untuk menandai hari ke-40 eksekusi mati Mumtaz Qadri ini secara damai. tapi penjahat mengambil keuntungan dari situasi dan mulai berbaris menuju Zone Merah.”

Dia melanjutkan “Sudah saatnya kita memutuskan, orang atau pihak yang mengancam negara dengan menduduki zona ini tidak akan diizinkan untuk melakukannya.”

Mengomentari mereka yang telah ditangkap selama protes empat hari, Nisar mengatakan siapa pun yang melanggar hukum akan dituntut sesuai aturan.

“Setiap orang yang melanggar hukum, banyak di antaranya telah ditangkap, akan dituntut. Namun, yang tidak terlibat dalam memecahkan hukum akan segera dibebaskan “katanya.

Sebelumnya pada siang hari, pengunjuk rasa mengatakan mereka tidak mengkhiri aksi sit in dan siap mati saat pasukan keamanan bersenjata disiapkan untuk membersihkan tenda-tenda.

Para pengunjuk rasa – yang berjumlah sekitar 25.000 orang berkumpul untuk mendukung Mumtaz Qadri yang digantung pada akhir Februari lalu. lima tahun setelah ia menembak mati Gubernur Punjub Salman Taseer yang menyerukan untuk merubah undang-undang negara terkait penghinaan (Rasulullah dan Syariat).

Pemerintah mengultimatum demonstran untuk meninggalkan area demonstrasi pada Selasa malam, namuh diabaikan. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan ultimatum kedua dengan mengatakan pasukan keamanan akan memulai operasi membersihkan daerah pada Rabu pagi.

“Jika para demonstran tidak membubarkan diri secara damai malam ini, maka kita akan mengusir mereka di pagi hari di depan semua orang,” kata Nisar wartawan Selasa malam.

Sebuah sumber mengatakan lebih dari 7.000 pasukan keamanan siap untuk membersihkan wilayah demostrasi termasuk Rangers, paramiliter dan pasukan garis depan serta pasukan tambahan dari Kepolisian Punjab.

Pasukan Angkatan Darat telah siaga di gedung-gedung pemerintah di dekat tenda-tenda demostran. (tribun.com.pk/Islamicgeo/hiz)




Ini peta populasi muslim per negara

JAKARTA, ALAMISLAMI.COM. Jumlah populasi muslim dunia terus meningkat, dan menurut situs www.religiouspopulation.com saat ini jumlah muslim diperkirakan sekitar 2.08 milyar jiwa. Menurut situs tersebut, angka ini masih lebih besar dari jumlah populasi kristen yang sekitar 2.06 milyar jiwa. Ini berarti Islam menjadi agama terbesar di dunia.

Di situs lain (www.muslimpopulation.com), estimasi jumlah populasi muslim lebih sedikit dibanding sumber di atas, tetapi menariknya kita bisa melihat jumlah populasi muslim per negara. Menurut sumber ini, negara yang jumlah penduduknya terbanyak adalah India sekitar 255 juta (20 % dari total penduduk 1.2 milyar). Indonesia menempati rangking 2 dengan jumlah populasi muslim sekitar 218 juta jiwa (sekitar 88 % dari total penduduk 244 juta jiwa), disusul Pakistan sekitar 183 juta jiwa (96 %), Bangladesh sekitar 154 juta jiwa (90 %), dan Cina sekitar 135 juta jiwa (20 %). Silakan menyimak!. Sumber muslimpopulation.com. (NN)

Nama              Jumlah Penduduk            Presentasi          Populasi Muslim
Negara                  (juta jiwa)                                                      (juta jiwa)

Azerbaijan                9.4                                         93.4  %                8.78
Bahrain                     1.1                                         90.4  %                0.94
Bangladesh               171.36                                  90.4  %                154.91
Bhutan                      0.7                                        5  %                      0.04
Brunei Darussalam 0.4                                        67  %                    0.27
Cambodia                 14.4                                      7  %                      1.01
China                        1357.4                                  10  %                    135.74
China, Hong Kong    7.2                                       1.4  %                    0.1
China, Macau            0.6                                                                     0
Cyprus                       1.1                                       23  %                     0.25
East Timor                1.1                                       4  %                       0.04
Georgia                      4.5                                       20  %                    0.9
India                          1276.5                                 20  %                    255.3
Indonesia                  248.5                                   88  %                    218.68
Iran                            76.5                                     99  %                    75.74
Iraq                            35.1                                     97  %                     34.05
Israel                          8.1                                       16  %                     1.3
Japan                          127.3                                   0.14  %                 0.18
Jordan                        7.3                                        94  %                    6.86
Kazakhstan                17                                         70.2  %                 11.93
Korea, North              24.7                                                                   0
Korea, South              50.2                                     0.9  %                   0.45
Kuwait                         3.5                                       85  %                    2.98
Kyrgyzstan                 5.7                                        75  %                    4.28
Laos                             6.7                                        1   %                      0.07
Lebanon                      4.8                                        59.7  %                 2.87
Malaysia                      29.8                                     60.4  %                 18
Maldives                      0.4                                       100  %                  0.4
Mongolia                      2.8                                        6  %                      0.17
Myanmar                     53.3                                      15  %                    8
Nepal                            26.8                                       8  %                     2.14
Oman                            4                                            99  %                   3.96
Pakistan                       190.7                                     96.3 %                 183.64
Palestine Territory     4.4                                         98  %                   4.31
Philippines                    96.2                                      10  %                    9.62
Qatar                             2.2                                         77.5  %                 1.71
Saudi Arabia                 30.1                                      100  %                  30.1
Singapore                      5.4                                        16  %                     0.86
Sri Lanka                      20.5                                       8 %                       1.64
Syria                              21.9                                       90  %                    19.71
Taiwan                          23.4                                       0.25  %                 0.06
Tajikistan                      8.1                                         90  %                     7.29
Thailand                        66.2                                       10  %                     6.62
Turkey                           76.1                                       99.8  %                  75.95
Turkmenistan               5.2                                         89  %                     4.63
UAE                                9.3                                         76  %                      7.07
Uzbekistan                     30.2                                      88  %                      26.58
Vietnam                          89.7                                       1  %                        0.9
Yemen                            25.2                                       100  %                   25.2