Tensi diplomatik Kawasan Teluk: Pemutusan hubungan diplomatik dan isolasi Negara-Negara Teluk terhadap Qatar

Oleh: Agung Nurwijoyo & Dkk

Pendahuluan

Berturut Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Yaman yang kemudian diikuti Maladewa dan Libya memutuskan hubungan dengan Qatar pada Senin (5/6). Di samping pemutusan hubungan diplomatik, Arab Saudi juga mengakhiri peran militer Qatar dari medan pertempuran di Yaman. Dalam jangka pendek, terdapat beberapa dampak signifikan dari pemutusan hubungan diplomatik ini disebabkan langkah negara-negara Teluk terhadap Qatar diikuti dengan langkah isolasi terhadap posisi geografis Qatar baik dari udara, darat ataupun laut. Kondisi ini merupakan akumulasi dari tensi diplomatik di kawasan Teluk dalam beberapa waktu terakhir.

Alasan Pemutusan Hubungan Diplomatik Negara-Negara Teluk terhadap Qatar

Perlu kemudian memahami alasan negara-negara Teluk memutuskan hubungan dengan Qatar. Keputusan Saudi merupakan bagian dari usaha menjaga keamanan nasionalnya. Kebijakan-kebijakan Doha dianggap Riyadh menciptakan konflik internal di dalam internal pemerintahan Saudi dan mengancam kedaulatan. Kebijakan Qatar yang mendukung kelompok-kelompok yang dianggap Arab Saudi sebagai bagian dari teror dan sektarian dapat menciptakan ketidakstabilan di kawasan. Dukungan Qatar terhadap kelompok teror di Provinsi Qatif, Arab Saudi kemudian langkah Doha memberikan dukungan baik secara finansial ataupun perlindungan bagi sejumlah pihak, serta dalam isu Yaman posisi Doha dianggap berlawanan dengan posisi dari pasukan koalisi yang mendukung pemerintahan Abed Rabbo Mansour Hadi di Yaman.

Bagi UEA, posisinya jelas mendukung posisi Saudi terhadap Qatar bahwa terdapat ancaman bagi negara-negara Teluk dan juga terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan. Posisi serupa dimiliki oleh Bahrain. Bahrain menyatakan bahwa posisi Qatar menciptakan instabilitas di kawasan. Bahrain menuduh Qatar memberikan dukungan terhadap aktivitas terorisme dan menciptakan kekacauan di dalam negeri Bahrain.

Mesir dalam pernyataannya mengatakan bahwa posisi Qatar membawa ideologi Al Qaeda, mendukung gerakan ISIS dan kelompok teror di Sinai. Dukungan Qatar terhadap posisi Ikhwanul Muslimin (IM) juga dianggap mengancam internal Mesir dan keamanan nasional negara-negara Arab yang akan menciptakan pembagian di dalam masyarakat Arab. Selanjutnya, Yaman menuduh keberadaan Qatar bekerja bersama musuh dari pemerintah Yaman yaitu milisi Houthi yang mendapatkan dukungan dari Iran.

Respon Qatar

Qatar sendiri menyatakan bahwa tuduhan yang diberikan negara-negara Teluk tidak berdasarkan fakta. “Bagi kami, pilihan strategis Qatar dalam selesaikan masalah ini adalah dengan dialog.” penjelasan Menlu Qatar Syaikh Muhammad Bin Abdulrahman al Thani. Dirinya mengatakan bahwa adanya ekskalasi ini, Qatar tidak memahami alasan sebenarnya dari krisis ini. Emir Kuwait juga pada Selasa (6/6) ini mengunjungi Saudi untuk membendung krisis dan akan dilakukan pernyataan resmi oleh Emir Qatar pada Selasa (6/6).

Dampak Ekskalasi Tensi Diplomatik dan Isolasi terhadap Qatar

Disamping pemutusan hubungan diplomatik dan diakhirinya peran militer Qatar dalam perang di Yaman, Arab Saudi menutup perbatasan udara, darat dan laut dengan Qatar yang juga diikuti oleh UEA, Bahrain dan Mesir. UEA dan Mesir memberikan batas waktu 48 jam bagi misi diplomatik Qatar untuk segera meninggalkan UEA begitupun peringatan diberikan kepada WN Qatar untuk segera meninggalkan UEA dalam waktu 14 hari.

Pemutusan jalur darat satu-satunya Qatar ke Saudi berdampak terhadap 40% jalur distribusi pangan ke Qatar. Dari sejumlah media dilaporkan terdapat peningkatan atensi warga Qatar yang men-stok bahan pangan di pusat perbelanjaan di Qatar. Penutupan jalur darat tersebut dapat berpengaruh terhadap persiapan Qatar dalam suplai bahan bangunan pembangunan infrastruktur jelang Piala Dunia 2022 di Qatar. Permasalahan lainnya yang rentan adalah masalah suplai gas alam dari Qatar ke UEA melalui dolphine pipeline yang terancam terhenti yang juga akan memotong 1/3 dari suplai gas UEA. Selanjutnya, UEA juga telah melarang suplai alumunium Qatar melalui pelabuhan di UEA.

Dari kejadian ini, lantai bursa Qatar jatuh 7,2%. Disamping itu, Etihad Airways (Abu Dhabi, UEA), Emirates Airlines (Dubai, UEA), Flydubai dan Air Arabia menutup semua jalur penerbangan dari dan ke Doha sejak selasa pagi. Qatar Airways juga menutup semua jalur penerbangan ke Arab Saudi.

Apa Yang Sebenarnya Terjadi Saat ini?

Perang propaganda antara Saudi dan UEA hadapi Qatar terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Isu sentralnya adalah pernyataan Emir Qatar Syaikh Tamim bin Hamad Al Thani yang ekspresikan mendukung posisi IM dan menyanjung Iran. Meskipun pihak kantor berita Qatar mengatakan hal ini sebagai sebuah hacking, media Arab Saudi dan UEA terus mengulang propagandanya. Setelahnya, Al Jazeera kemudian melansir bocoran kawat diplomatik yang dilakukan Duta Besar UEA untuk AS Yousef al Otaiba yang mendorong adanya kampanye terhadap Doha yang mendukung gerakan teror ke sejumlah media.

Posisi Qatar mendukung keberadaan sejumlah gerakan Islam yang menjadi kritikan dari negara di kawasan khususnya UEA dan Arab Saudi. Terlebih dalam kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Arab Saudi menitikberatkan dalam kampanye perang terhadap gerakan teror. Bagi UEA melihat keberadaan IM, Hamas sebagai ancaman bagi monarki di Teluk. Kritik juga dari Saudi dan UEA atas perlindungan Qatar terhadap aktivis Islam Yusuf Qaradhawi di Doha. Hamas pasca meninggalkan markasnya di Damaskus menjadikan Doha sebagai rumahnya. Hamas juga menjadikan Doha sebagai tempat pergantian arah baru gerakan Hamas. Pemimpin oposisi Aljazair Abbasi al Madani berada di Doha. Pemimpin Chechnya Zelimhan Yandarbiyev berada di Doha sebelum akhirnya mati terbunuh pada 2004.

Qatar juga dalam kasus Suriah mendukung kelompok perlawanan yang hendak menggulingkan Assad. Tuduhan juga hadir bagi Qatar yang danai kelompok afiliasi Al Qaeda Tahrir Al Sham dalam pembiayaan pembebasan sandera. Juga dalam masalah Libya, Mesir dan UEA mendukung keberadaan Khalifa Haftar sedangkan Qatar dan Turki berikan dukungan terhadap kelompok perlawanan Libya.

Arab Saudi dan UEA konsen juga terhadap masalah hubungan dekat Qatar dan Iran. Hubungan ini terlihat dalam isu ladang gas utara yang merupakan kerjasama Qatar dan Iran. Hubungan dekat ini sebelumnya terjalin dengan Hizbullah dalam kasus pembebasan sejumlah sandera Qatar di Irak Selatan tahun 2016. Hal ini bertentangan dengan posisi Saudi yang menuduh Tehran bermain dalam kisruh internal di Suriah, Irak, Libanon, serta kawasan Teluk di Arab Saudi, Yaman dan Bahrain.

Tensi Teluk dan Proyeksinya

Politik Qatar ini dengan kekayaan yang dimilikinya dianggap sejumlah pakar memiliki kontradiksi dalam studi hubungan internasional. Qatar memiliki hubungan baik dengan Iran tetapi menjadi tuan rumah bagi militer AS[1], dan membantu pemberontak Houthi di Yaman serta mendukung kelompok perlawanan di Suriah hadapi Assad yang didukung penuh Iran. Emir Qatar juga sosok yang pernah berikan Assad sebuah pesawat Airbus. Qatar juga berikan suaka politik kepada pemimpin Hamas Khaled Meshal serta sejumlah tokoh lainnya.

Penting juga kita memahami mengenai Qatar. Qatar dahulu berada di bawah ptotektorat Inggris pada tahun 1850-1971 sebelum akhirnya menjadi negara merdeka di bawah Emir Qatar. Negeri ini sangat kaya akan gas alam yang merupakan negara ketiga terbesar di dunia yang memiliki cadangan gas alam. Sosok yang berperan penting dalam perkembangan Qatar hari ini adalah Emir Hamad bin Khalifa yang menggulingkan pemerintahan ayahnya Khalifa bin Hamad dalam kudeta tidak berdarah pada 1995. Di eranya, Emir Hamad kemudian mendirikan stasiun televisi Al Jazeera. Emir Hamad menyerahkan kepemimpinan kepada putranya Tamim pada tahun 2013.

Politik Luar Negeri Qatar bersifat oportunis dan reaktif yang memang membawa resiko dalam hal yang senantiasa berubah di kawasan. Hal yang harus dipahami juga adalah kebijakan Luar Negeri Qatar yang selama ini berusaha mengimbangi stabilitas kawasan dan meningkatkan pengaruh politik yang lebih luas. Jangkauan ini yang terlihat dengan gaya mediasi yang selama ini dikembangkan oleh Qatar seperti dalam usaha mediasi pemerintah Yaman dengan milisi Houthi pada 2007, pada 2008 dengan adanya Doha Accords. Termasuk dalam pembicaraan Hamas-Fatah di Doha pada Oktober 2012.

Apa yang dilakukan Qatar baik dalam dukungannya terhadap sejumlah kelompok yang menjadi ancaman negara-negara Teluk dan juga relasi dekatnya dengan Iran berakumulasi terhadap langkah unilateral Arab Saudi sebagai patron di sub-kawasan Teluk bersama sejumlah negara yang bertujuan meningkatkan keamanan di kawasan dengan melakukan isolasi terhadap Qatar.

Di sisi lain, kita dapat melihat intensi Arab Saudi juga mencegah adanya perubahan kontestasi kekuatan di kawasan Teluk. Hal ini terutama dengan peningkatan pengaruh Iran dengan politik ekspansionisnya khususnya di kawasan Teluk yang jelas memberikan ancaman serius bagi kekuatan Arab Saudi dan aliansinya di Teluk.

Kawasan teluk merupakan wilayah perimbangan kekuatan antara Iran dan negara-negara Arab. Kejatuhan Saddam dahulu pada invasi AS 2003 berimbas kepada peningkatan Iran sebagai kekuatan regional yang bertambah kuat. Kejadian ini juga berdampak terhadap dinamika inter-sub kawasan. Artinya, jika tidak ada solusi dari permasalahan yang ada akan membuka posibilitas perubahan pola kawan dan lawan (amity and enmity) serta polarisasi di sub-kawasan Teluk. Tensi yang terjadi pada saat ini memang memiliki banyak dimensi yang tidak hanya masalah ekonomi seperti masalah relasi Iran dan Qatar terkait gas alam. Namun, dimensi politik dan keamanan di sub-kawasan Teluk juga memainkan peranan signifikan sehingga isolasi terhadap Qatar dilakukan. Bagaimanapun juga, langkah penyelesaian melalui dialog menjadi langkah kunci dalam usaha peredaan tensi di Teluk disebabkan gejolak yang terjadi di kawasan ini dapat memberikan dampak yang lebih luas.

Dinamika Isu Sejak Senin (5/6) hingga Selasa (6/6) pukul 10.00

Tanggal Waktu Peristiwa
6 Juni 2017 11.50 am BeIN Tidak Dapat Diakses di UEA.

Kanal Olahraga Qatar BeIN tidak dapat diakses di UEA.

11.20 am UEA Ingin Jaminan Sebelum Perbaikan Hubungan dengan Qatar.
UEA meminta Qatar berikan jaminan sebelum adanya perbaikan hubungan diplomatik.
10.00 am Pasar Saham Qatar rebounds 2,7% dari pembukaan bursa Selasa (6/6).
9.20 am Ekspor alumunium dari Qatar diblokade UEA.

Ekspor alumunium dari Qatar diblokade UEA berdasarkan pernyataan dari Norsk Hydro perusahaan Norwegia pemilik 50% joint-venture dengan Qatalum Metals Qatar yang sebagian besar pengiriman dilakukan melalui pelabuhan Jabel Ali di UEA.

8.23 am Qatar Airways Menghentikan Penerbangan ke UEA, Mesir dan Bahrain.

QA tutup penerbangan ke UEA, Mesir dan Bahrai mulai Selasa (6/6).

8.00 am Erdogan Lakukan Beberapa Pembicaraan Untuk Redakan Tensi.

Erdogan hubungi pemimpin Qatar, Russia, Kuwait dan Arab Saudi untuk meredakan tensi di kawasan Teluk. “Pentingnya perdamaian dan stabilitas regional menjadi bagian penting dari pembicaraan demikian halnya fokus kepada langkah diplomasi dan dialog untuk meredakan tensi yang ada.” Juru Bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin.

1.30 am Wawancara Menlu Qatar di Al Jazeera.

“Bagi kami, pilihan strategis Qatar dalam selesaikan masalah ini adalah dengan dialog.” Ujar Syaikh Muhammad Bin Abdulrahman al Thani. Dirinya mengatakan bahwa adanya ekskalasi ini, Qatar tidak memahami alasan sebenarnya dari krisis ini. Emir Kuwait juga pada Selasa (6/6) ini mengunjungi Saudi untuk membendung krisis dan akan dilakukan pernyataan resmi oleh Emir Qatar pada Selasa (6/6).

5 Juni 2017 10.40 pm Kuwait Meminta Qatar Menahan Diri.

Emir Kuwait Syeikh Sabah Al Ahmad Al Sabah menghubungi Emir Qatar Syeikh Tamim bin Hamad Al Thani untuk meminta Qatar menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang akan meningkatkan ekskalasi.

8.30 pm Turki Mencari Solusi Masalah Teluk.

Presiden Turki RTE aktif turut serta dalam mencari masalah diplomatik antara Qatar dan negara tetangganya. Langkah awal, Erdogan menghubungi Vladimir Putin via telepon.

8.00 pm Militer AS di Qatar Tidak Memiliki Rencana Perubahan.

Pusat Komando Militer AS mengatakan tidak ada rencana perubahan postur militer di Qatar. Mayor Adrian JT Rankine-Galloway mengatakan bahwa angkatan udara AS terus melanjutkan misinyadi Afghanistan, Irak dan Suriah melalui Al Udeid.

7.30 pm Zona Udara Mesir Ditutup bagi Qatar pada Selasa (6/6).

Kementrian Penerbangan Sipil Mesir mengumumkan bahwa zona udara Mesir akan tertutup bagi penerbangan Qatar pada Selasa (6/6).

6.30 pm Israel Puji Gerakan Anti-Qatar.

Menhan Israel Avigdor Lieberman memuji langkah terhadap Qatar bahwa “tidak ada keraguan bahwa kondisi ini membuka banyak kemungkinan akan kerjasama dalam perang terhadap teror.”

6.25 pm Arab Saudi Menutup Kantor Lokal Al Jazeera.
5.40 pm Kapal Qatar Tidak Diizinkan Berlabuh di Pelabuhan Saudi.

Pihak Otoritas Pelabuhan Saudi mengatakan bahwa pihak pelabuhan tidak menerima kapal berbendera Qatar baik yang dimiliki perusahaan ataupun perseorangan.

5.10 pm Mesir Menutup Semua Jalur Udara dan Laut.

Kementrian Luar Negeri Mesir mengtaakan bahwa Mesir menutup semua jalur udara dan laut menuju Qatar terkait dengan keamanan nasional.

4.40 pm Turki Menyatakan Kesedihan.

Turki siap membantu permasahalan yang terjadi di kawasan Teluk. Cavusoglu mengatakan bahwa Turki melihat persatuan diantara negara kawasan Teluk merupakan bagian persatuan bersama.

4 pm Suplai Makanan Dari Iran Dapat Mencapai Qatar dalam 12 Jam.

Kapal berisi bahan pangan dari Iran dapat mencapai dalam 12 jam.

3.30 pm Pelabuhan UEA Melarang Kapal-Kapal Qatar.

Pelabuhan Fujairah di UEA menolak semua kapal berbendera Qatar untuk berlabuh.

3.30 pm Iran Meminta Adanya Dialog.

Jubir Kemenlu Iran Bahram Ghasemi meminta adanya dialog yang jelas dan eksplisit antar negara yang berkonflik.

3.15 pm Maladewa Memutus Hubungan dengan Qatar.

Maladewa menyatakan “firm opposition to activities that encourage terrorism and extremism.”

3.10 pm Mesir Memanggil Pulang Duta Besarnya di Qatar.

Mesir meminta Dubes Qatar meninggalkan Kairo dalam 48 jam begitupun perwakilannya di Doha untuk meninggalkan Doha dalam 48 jam

2.50 pm Libya (faksi Khalifa Haftar) Memutuskan Hubungan dengan Qatar.

Faksi pemerintahan Libya yang dipimpin Khalifa Haftar mengumumkan memutuskan hubungan dengan Qatar dan pihak menlu Haftar menuduh bahwa Qatar menjadi pelabuhan terorisme.

2.00 pm Arab Saudi Menutup Perbatasan dengan Qatar.

Pihak Otoritas Transportasi Qatar menutup perbatasan darat dan laut denagn Qatar.

1.30 pm Truk Mengantri di Perbatasan Arab Saudi – Qatar.

Truk mengantri di perbatasan Arab Saudi dan Qatar dan tidak bisa memasuki Qatar.

1.20 pm Update FIFA.

FIFA menyatakan bahwa pihaknya masih dalam ‘regular contact with Qatar”.

1.15 pm Air Arabia Menutup Penerbangannya pada Selasa (6/6) ke Doha.

LCC Air Arabia yang berada di UEA menutup penerbangan ke Qatar seiring dengan masalah krisis diplomatik yang terjadi.

12.10 pm Saudi Airlines Menutup Penerbangan Ke Qatar Sejak Senin (5/6).

Saudia menutup penerbangan ke Doha sejak Senin Pagi.

11.05 am FlyDubai Membatalkan Semua Penerbangannya Ke Doha sejak Selasa (6/6).

FlyDubai mencancel semua penerbangan ke Qatar seiring dengan adanya masalah diplomatik sejak Selasa (6/6). Hal ini mengikuti langkah Emirates dan Etihad.

10.45 am Yaman memutus hubungan dengan Qatar.

Pemerintah Yaman memutus hubungan dengan Qatar dan mengatakan dukungannya atas keputusan Saudi mengkahiri partisipasi Qatar dalam perang hadapi Houthi di Yaman. Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi mengatakan memutus hubungan karena dukungan Qatar atas kelompok ekstremis di Yaman.

10.20 am Emirates Membatalkan Semua Penerbangan ke Qatar sejak Selasa (6/6).

Emirates membatalkan semua penerbangan ke Qatar sejak Selasa (6/6).

10.00 am AS Mendesak Adanya Persatuan GCC.

Menlu AS Rex Tillerson mengatakan pentingnya persatuan GCC. Diirnya berharap krisis ini tidak memiliki dampak signifikan jika pun ada tidak berdampak terhadap semua semua bersatu hadapi terorisme.

9.55 am Respon Kemenlu Qatar.

Qatar mengatakan “tidak ada dasar yang kuat dari keputusan tersebut” dan keputusan ini “merusak kedaulatan”.

8.35 am Etihad Menutup Penerbangan Ke Qatar Sejak Selasa (6/6).
6.10 am UEA, Mesir Memutus Hubungan dengan Qatar.
6.00 am Arab Saudi Memutus Hubungan dengan Qatar dan Akhiri Peran Qatar dalam Perang di Yaman.
5.50 am Bahrain Memutus Hubungan dengan Qatar.

 

Sumber:

https://english.alarabiya.net/en/News/2017/06/05/Main-reasons-why-Saudi-UAE-Bahrain-and-Egypt-severed-ties-with-Qatar.html

https://www.nytimes.com/2017/06/05/world/middleeast/qatar-saudi-arabia-egypt-bahrain-united-arab-emirates.html?_r=0

https://www.theatlantic.com/news/archive/2017/06/what-just-happened-with-qatar/529128/

http://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-idUSKBN18W0DQ

http://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplomatic-crisis-latest-updates-170605105550769.html

http://www.aljazeera.com/news/2017/06/gulf-diplomatic-crisis-qatar-reaction-full-170605071246160.html

Hazbun, Waleed. 2010. “US Policy and the Geopolitics of Insecurity in the Arab World”, Geopolitics, 15:2, pp. 239-262

Perthes, Volker. 2010. “Ambition and Fear: Iran‟s Foreign Policy and Nuclear Programme”, Survival, 52:3, pp. 95-114.

Buzan, Barry and Waever, Ole. 2003. Regions and power: The structure of International Security, Cambridge: Cambridge University Press.

Khatib, L. (2013), Qatar’s foreign policy: the limits of pragmatism. International Affairs, 89: 417–431.

__

[1] Qatar ini juga merupakan satu diantara 3 negara di kawasan Teluk yang menjadi basis militer bagi AS. Al Udeid Air Base dengan 11,000 militer AS bermarkas dan basis ini digunakan untuk serangan hadapi ISIS.




Era Baru AKP: Sebuah Pembelajaran

Oleh: Agung Nurwijoyo

“AKP terlahir kembali. AKP bukan sekedar partai bagi pemilihnya, ini adalah partai bagi 80 juta rakyat Turki. Saya memahami bahwa tidak ada warga Turki yang hatinya tidak bisa disentuh AKP sepanjang kita memahami (cara) mendekati mereka. Tidak ada satupun merasa seperti “orang lain”. Tidak ada satupun merasa kebebasan mereka dalam ancaman. Tidak ada satupun merasa ketidaan harapan masa depan mereka. Di negeri ini, setiap individu adalah warga kelas 1. Kita tidak bisa berharap setiap orang menjadi seperti kita tetapi kita memiliki hak berharap setiap orang mendengarkan kita, memahami kita dan berkontribusi kepada kita jika mungkin. Karena kita tidak mengatur 80 juta orang, kita melayani mereka. Inilah perbedaan kita.” Recep Tayyip Erdoğan (Presiden Turki dan Ketua AKP) dalam Kongres Luar Biasa Ke-3 AKP

 

Ikhtisar

Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan kembali terpilih menjadi Ketua Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) setelah berpisah dengan partai yang didirikannya selama 998 hari.

Erdoğan kembali terpilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Ketiga AKP dengan 1.414 suara. Kembalinya Erdoğan diyakini akan memberikan transformasi signifikan dalam sistem di dalam AKP.

Hal ini sejalan dengan tema yang diusung dalam KLB Ke-3 AKP yaitu “Era Terobosan Baru: Demokrasi, Transformasi, Reformasi” (Yeni Atılım Dönemi: Demokrasi, Değişim, Reform). Era baru AKP ini yang juga diusung dalam momentum KLB Ketiga AKP ini menunjukkan kebutuhan Erdoğan dan AKP sendiri akan generasi baru politisi yang akan implementasikan rencana-rencana dimana mereka sudah memiliki loyalitas yang teruji.

Kedua, bahwa Erdoğan menginginkan bekerja bersama generasi baru yang membuka mata mereka akan politik dimana mereka generasi baru yang tidak pernah memiliki sejarah politik sebelum Erdoğan. Erdoğan terlihat akan berusaha menciptakan harmonisasi antara partai dan pemerintah Turki. Hal ini positif dalam mempersiapkan pagelaran pemilu 2019.

Namun, hal yang tetap menjadi satu prioritas utama juga adalah bagaimana penciptaan sistem yang baru di Turki serta transformasi yang ada di dalam AKP secara menyeluruh ini dapat memberikan kemajuan signifikan bagi Turki dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada Turki pada saat baik aspek keamanan, sosial, politik dan ekonomi.

Dinamika AKP dan Turki

Ragam dinamika dan transformasi di dalam sejarah Turki mendorong keberadaan AKP. Krisis politik dan ekonomi terparah Turki pada 2001 setelah sebelumnya pada 1997 terjadi kudeta pos-modern melahirkan eksistensi AKP dan sosok Erdoğan dalam politik nasional Turki. Perjalanan berlanjut dengan adanya referendum Turki 2007 dimana rakyat bersepakat untuk memilih presiden Turki secara langsung untuk pertama kalinya. Pada 2009, kesuksesan di 7 tahun pertama melahirkan keyakinan dalam usaha meningkatkan power Turki dalam level internasional dengan adanya Visi besar jangka panjang AKP.

Terpilihnya Erdoğan sebagai Presiden Turki pada 2014 mendesak diadakannya KLB Pertama AKP dengan menunjuk Ahmet Davutoglu sebagai suksesor dari Erdoğan yang berdasarkan Konstitusi Turki 1982 bahwa seorang Presiden Turki harus terpisah dari keterikatan partai politik. Hanya beberapa bulan memimpin, Davutoglu mengundurkan diri sebagai PM Turki berikut Ketua AKP yang mendesak diadakannya KLB Kedua AKP dengan menjadikan Binali Yildirim sebagai Ketua AKP dan juga PM Turki.

Hentakan keras bagi Turki dan juga AKP hadir pada 15 Juli 2016 dengan adanya usaha kudeta yang dilakukan oleh kelompok FETO. Perubahan sistem menjadi salah satu solusi dalam Turki menghadapi berbagai ancaman dari kelompok teroris dan tantangan yang ada sehingga diadakannya referendum 2017 dimana 51,4% rakyat Turki menyepakati adanya pergantian Konstitusi Turki 1982 menuju Konstitusi Turki 2017. Transformasi dalam Konstitusi Turki 2017 ini yang membuka jalan diadakannya KLB Ketiga AKP sebagai momentum kembalinya Erdoğan ke dalam AKP.

Transformasi (Permulaan) AKP

AKP lahir dari dinamika panjang di dalam Turki. AKP tidak pernah mendefinisikan dirinya sebagai Neo-Ottoman. Nilai konservatif yang dimiliki oleh AKP ditunjukkan dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai nasionalisme yang menyatu dengan nilai Islam yang sangat kental dengan bangsa Turki.

Ketika melihat referendum Turki 2017 sebagai sebuah momentum perubahan Turki, korelasinya selaras dengan adanya reformasi yang dilakukan di dalam tubuh AKP. Hal ini diawali dengan kembalinya Erdoğan menjadi anggota AKP pada 2 Mei 2017. Hal tersebut jika melihat Konstitusi Turki sebelumnya tidak bisa dilakukan. Namun, sebenarnya sejarah seorang kepala negara Turki yang juga menjadi ketua partai bukanlah cerita baru. Mustafa Kemal Ataturk merupakan presiden Turki yang juga pemimpin CHP. Suksesor Mustafa Kemal, Ismet Inonu juga merupakan Ketua CHP dan juga presiden Turki. Berikutnya adalah Celal Bayar yang seorang Ketua Partai Demokrat yang juga seorang presiden Turki sebelum akhirnya Celal Bayar mengundurkan diri tetapi tetap menjadi anggota senior dari DP.

Kembalinya Erdoğan yang kemudian pada KLB Ketiga AKP pada 21 Mei 2017 resmi menjadi Ketua AKP dimulai dengan melakukan beberapa perubahan signifikan:

  1. Perubahan di dalam struktur MKYK (Badan Eksekutif dan Pengambil Kebijakan Pusat Partai) yang beranggotakan 50 orang. Pembaharuah dilakukan terhadap 19 dari 50 kursi di dalam MKYK dengan menjadikan Binali Yildirim (Ketua AKP Sebelumnya yang juga masih menjabat sebagai PM Turki) sebagai ketua harian. Dua Menteri dalam kabinet yaitu Deputi PM Turki Veysi Kaynak dan Mentrei Tenaga Kerja Mehmet Muezzinoğlu dicopot dari MKYK berikut juru bicara AKP Yasin Aktay, Galip Ensarioğlu dan Şaban Dişli. Sedangkan Mendagri Süleyman Şoylu, mantan Mendagri Efkan Ala dan mantan Menbudpar Mahir Ünal masuk dalam struktur MKYK. Pemilik media DailyStar dan ATV TV Ethem Sancak masuk dalam struktur MKYK serta penulis Markar Esayan.

Keanggotaan MKYK: Binali Yıldırım, Abdülhamit Gül, Ahmet Sorgun, Ali Aydınlıoğlu, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya, Ethem Sancak, Fatih Şahin, Fevzi Şanverdi, Hacı Ahmet Özdemir, Hamza Dağ, Harun Karacan, H. Kübra Öztürk, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, E. Emrah Karayel, Jülide Sarıeloğlu, Mahir Ünal, Markar Esayan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Savaş, Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı Kan, Recep Uncuoğlu, Rumeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Vedat Demiröz, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zelkif Kazdal, Zeyid Aslan and Zeynep Alkış.

  1. Dalam struktur MKYK, struktur mengakomodasi kelompok muda dalam struktur MKYK. Keanggotaan dari kalangan muda adalah Kepala Bidang Kepemudaan AKP İsa Sinan Göktaş, dan masuknya dua pemuda yang masih berusia di bawah 25 tahun dan mahasiswa strata 1 yaitu Deputi Dewan Pemuda Universitas Marmara Rumeysa Kadak dan anggota Pemuda KADEM Yasemin Atasever dalam struktur MKYK. Struktur MDK (Komite Disiplin Partai) juga diisi keterwakilan pemuda.
  2. Struktur MKYK yang baru juga mengakomodir keterwakilan wanita dengan jumlah total 9 orang wanita.
  3. Dalam forum MKYK yang baru, terdapat usulan dalam perubahan anggaran dasar AKP terkait pasal pembatasan ketua AKP maksimal 3 periode. MKYK menyepakati satu pasal baru dalam pasal 4 dimana menjadikan simbol Rabia sebagai simbol partai. Simbolitas 4 jari yang memiliki arti “satu tanah air, satu bangsa, satu negara, satu bendera” (“Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrağı”)
  4. Dalam fase 6 bulan mendatang hingga November 2017, Erdoğan mempersiapkan “Peta jalan 6 Bulan” dalam sistem politik serta administrasi yang meliputi: perapihan struktur di dalam AKP, parlemen, struktur partai di tingkat wilayah, kabinet serta jajaran penasihat Erdoğan. Hal ini dilakukan seiring dengan usaha harmonisasi dengan adanya implementasi konstitusi baru Turki pasca referendum.
  5. Dalam perkembangannya, terdapat dua isu penting yang beredar. Pertama, isu akan diadakannya referendum kembali atau pemilu pendahuluan untuk mempercepat pemilu eksekutif dan legislatif yang sedianya akan berjalan pada 2019. Kedua, isu pemberlakuan kembali hukuman mati di Turki.

Transformasi ini penting dilakukan oleh Erdoğan di dalam AKP. Sebelumnya, AKP mendapatkan kritik terkait dengan nuansa berkurangnya antusiasme dan dinamisme di dalam AKP. Kondisi ini yang juga terjadi di tingkat daerah. Dari 1.379 kepala daerah, 879 berasal dari AKP. Penanggung jawab urusan daerah AKP Erol Kaya mengungkapkan bahwa kembalinya Erdoğan memberikan motivasi bagi kader AKP di tingkat daerah.

“Kita akan bersama kembali setelah 3 tahun, menciptakan permulaan baru untuk bekerja lebih keras dengan visi yang lebih besar.”

Recep Tayyip Erdoğan

 

Slogan yang Digunakan AKP dalam Sejumlah Kongresnya :

  • Seluruhnya Untuk Turki (Hey Şey Türkiye İçin).
  • Cahaya ini Tiada Pernah Padam (Bu Işık Sönmeyecek)
Kedua slogan tersebut digunakan dalam Kongres Pertama AKP pada 12 Oktober 2003. Kongres ini setahun pasca diadakannya pemilu Turki dimana AKP menang pada 1 November 2002.
  • Partainya Turki (Tükiye’nin Partisi).
  • Pemimpin Turki (Türkiye’nin Lideri)
Kedua slogan tersebut digunakan dalam Kongres Kedua AKP 11 Nov 2006
  • Kami Bersama Turki (Biz Birlikte Türkiye’yiz)
Digunakan dalam Kongres Ketiga AKP pada 3 Oktober 2009. Slogan tersebut digunakan sebagai semangat kebersamaan atas terjadinya serangan teroris.
  • Bangsa yang Besar (Büyük Millet).
  • Power yang Besar (Büyük Güç).
  • Visi 2023 (Hedef 2023)
Kongres Keempat AKP pada 30 September 2012. Pertama kali digunakannya 3 slogan: bagi partai, pemimpin dan negeri. Disamping itu, Visi 2023 disebutkan pertama kali.
  • Turki Baru, Semua Bersama (Hep Birlikte Yeni Türkiye)
KLB Pertama AKP yang diadakan pada 27 Agustus 2014. KLB diadakan karena Erdoğan menjadi Presiden Turki dan Davutoglu menjadi Ketua AKP yang baru berikut PM Turki. Slogan yang ada menunjukkan semangat kerja tim.
  • Dengan Cinta Sejak Hari Pertama (İlk Günkü Aşkla)
Kongres Kelima AKP pada 12 September 2015. Diadakan menyusul adanya hasil buruk dalam pemilu 7 Juni 2015 dengan kembali berusaha bernostalgia dan mengingat keberhasilan AKP di tahun awal.
  • Melanjutkan Perjalanan Suci (Kutlu Yürüyüşe Devam)
KLB Kedua AKP pada 22 Mei 2016. KLB yang cukup bermasalah bagi AKP ditandai dengan Davutoglu mundur sebagai Ketua AKP serta PM TuRKI dan menyerahkan kepada Binali Yildirim melalui mekanisme partai dalam MKYK.
  • Era Terobosan Baru: Demokrasi, Transformasi, Reformasi (Yeni Atılım Dönemi: Demokrasi, Değişim, Reform)
KLB Ketiga AKP pada 21 Mei 2017. Erdogan didapuk menjadi Ketua AKP kembali setelah sebelumnya secara resmi menjadi anggota AKP kembali pada 2 Mei 2017

 




Turki buka pangkalan militer di Qatar, Somalia, Azerbaijan dan Suriah, apa artinya?

Oleh: Agung Nurwijoyo

Antara Turki dan Qatar akan dibangun “Division Tactic Headquarters” di Doha. Pangkalan tersebut akan dipimpin oleh militer Qatar berpangkat Mayor Jenderal dengan Deputi berasal dari militer Turki berpangkat Brigadir Jenderal. Dalam pangkalan di Doha tersebut akan ditempatkan sekitar 500 – 600 pasukan. Turki sebelumnya juga sudah menjalankan kesepakatan militer dengan Arab Saudi.

Kolumnis Hurriyet Daily Mehmet Yılmaz menyebutnya dengan bahasa “sangat komprehensif” karena meskipun disebutkan kerjasama terbatas kepada “advising and training” tetapi Erdoğan menyatakan bahwa “operasi militer bersama” dapat juga dilakukan.

Satu kekhawatiran Yilmaz adalah kemungkinan adanya peningkatan tensi antara Saudi dan Iran dimana jika clash terjadi maka bukan tidak mungkin Qatar akan turut serta di dalamnya dan menyertakan Turki.

Analisa

Pembukaan pangkalan militer Turki di Qatar adalah babak baru dalam pola ekspansi Turki di kawasan Timur Tengah. Setidaknya hal pentingnya adalah adanya transformasi dari kebijakan luar negeri Turki dan proses perluasan pengaruh di kawasan.

Bagaimanapun juga, Qatar bukanlah menjadi aktor pertama yang menjadi basis pangkalan militer Turki. Sebelumnya, di kawasan Afrika di Mogadishu, Somalia bahwa Turki telah membuka terlebih dahulu pangkalan militernya.

Baca juga: Post-Western world dan respon Turki

Berikutnya, isu bahwa Turki berencana membuka pangkalan militer di Azerbaijan muncul dan masih dalam perdebatan disebabkan pengamat melihat bahwa pembukaan pangkalan militer di Azerbaijan diangap tidak terlalu perlu dan membuka meungkinan friksi dengan Iran, Uni Eropa dan Russia.

Meskipun menimbulkan perdebatan, kesepakatan rencana pembukaan pangkalan militer Turki direncanakan di Gizli Sherg dan Haji Zeynalabidin, Azerbaijan. Disamping itu, juga tengah direncakanan pembangunan pangkalan militer Turki di Suriah.

Sebenarnya, Turki tengah memacu terus industri pertahanan domestiknya. Sejauh ini hingga tahun 2016, Turki sudah mampu memenuhi 60% kebutuhan pertahanannya dari industri pertahanan domestiknya.

Di antaranya pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh sejumlah perusahaan seperti Roketsan, Aselsan, TAI, FNSS, Havelsan dan sebagainya. Sebagian besar model prototipe yang telah dibangun kini telah bersiap masuk dalam proses produksi massal.

Dari data didapati bahwa ekspor alutsista Turki meningkat sekitar USD 900 juta pada 2011 menjadi USD 1,68 milyar pada 2016. Produksi helikopter nasional ATAK, prototipe mid-wieght tank Kaplan MT hasil kolaborasi FNSS Turki dan PT. Pindad Indonesia, sistem misil nasional Turki Kaan serta drone Bayraktar termasuk juga kolaborasi antara Kale Group dan Rolls-Royce Inggris dalam pengembangan jet-motors khususnya dalam perkembangan proyek pesawat jet Turki TF-X menjadi beberapa perkembangan dalam industri pertahanan Turki. perkembangan dari industri pertahanan domestik ini yang memacu Turki dalam aspek membangun kekuatan pertahanan di luar Turki.

Baca juga: Tank buatan Indonesia – Turki dipamerkan di İstanbul

Sebelumnya, kesepakatan “Mekanisme 5 Negara” berdasarkan Kesepakatan Kuala Lumpur telah dilakukan pada Maret 2017. Lima negara tersebut adalah Turki, Indonesia, Qatar, Pakistan, dan Malaysia. Kerangka kerjasama yang dibangun adalah terkait dengan peningkatan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia dalam menghadapi tantangan keamanan seperti radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme. Skema yang akan berjalan salah satunya adalah bentuk kolaborasi di bidang industri pertahanan.

Perkembangan tersebut yang selaras dengan adanya pembukaan pangkalan militer di beberapa titik penting di luar Turki yang sebenarnya bagi Turki sangat bermakna strategis. Pembukaan pangkalan militer tersebut tidaklah terjadi begitu saja melainkan adanya sebuah transformasi dari kerjasama yang dibangun dengan pihak yang bersangkutan. Hal ini yang sebelumnya diutarakan oleh Mehmet Özkan dalam tulisannya berjudul “A Post-2014 Vision for Turkey-Africa Relations”.

Dirinya mengambil contoh dalam relasi Turki-Afrika. Di kawasan Afrika, tidak bisa dipungkiri bahwa Somalia tumbuh menjadi aktor yang memiliki relasi dekat dengan Turki. Kerjasama dalam bidang kemanusiaan / humaniter dan ekonomi menjadi kerjasama yang telah lama dibangun sebelum akhirnya ekspansi dari kerjasama beranjak ke level politik dan keamanan dengan pembukaan pangkalan militer bagi Somalia.

Baca juga: Nilai strategis kunjungan Turki ke India

Namun, pembukaan ini tidak hanya berdampak terhadap Somalia an sich melainkan adanya perluasan dalam pengaruh Turki di kawasan Timur Tengah tetapi dengan pandangan Turki utnuk membangun hubungan dengan Afrika yang bersifat win-win solution.

Dengan segala kelebihannya dalam hal perluasan pengaruh Turki baik di kawasan Timur Tengah (dari pembukaan pangkalan militer di Qatar), Afrika (dari pembukaan pangkalan militer Turki di Somalia) dan rencana di Asia Tengah (pangkalan militer Turki di Azerbaijan) terdapat potensi lain dalam pola kawan-lawan (amity-enmity) bagi Turki. Posisi pangkalan militer ini yang membuka posibilitas bagi Turki terseret dalam konflik jika negara bersangkutan menghadapi konflik terbuka pun juga dengan aliansi dimana negara tersebut berada.

Artinya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Turk dalam menjalani kebijakan luar negeri baru pasca-referendum ini yang berusaha keluar dari pandangan barat-sentris menuju politik luar negeri multi-dimensi.




Nilai strategis kunjungan Turki ke India

Oleh: Agung Nurwijoyo

Pendahuluan

Kunjungan Turki ke India memiliki nilai strategis. Pertama, pasca-referendum Turki terdapat transformasi politik luar negeri Turki yang lebih multidimensional alih-alih barat-sentris. Kedua, meskipun memiliki intensi untuk meningkatkan kerjasama bidang perdagangan dimana ditargetkan mencapai USD 10 Milyar pada 2020 Turki mulai berusaha untuk menaikkan pengaruhnya di kawasan Asia Selatan dengan tidak hanya menjadi mitra strategis terhadap Pakistan. Jelas memberikan tantangan penting bagi Turki khususnya dalam merespon isu kawasan yang sensitif seperti Kashmir (IoK) dan Nuklir (NSG) terkait hubungan antara Pakistan dan India sebagai regional-power di Asia Selatan. Ketiga, cukup jelas bahwa kunjungan Turki ini dalam rangka validasi power kepemimpinan Erdogan dalam rangkaian kunjungan yang menyasar kepada kekuatan penting global yang dimulai dari India.

Agenda Kunjungan

Selama dua hari pada 30 April – 1 Mei 2017, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke India. Fokus utama dalam kunjungan yang menyertakan rombongan 150 pengusaha Turki tersebut adalah peningkatan hubungan bilateral kedua negara dan meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan. India berdasarkan data IMF merupakan negara ekonomi terbaik ke-7 di dunia dan dalam 10 tahun ke depan, diprediksi India akan masuk dalam tiga besar negara ekonomi terbaik di dunia.

Presiden Erdogan sendiri bertemu dengan Presiden Pranab Kumarmukherjee, Wakil Presiden Hamid Ansari dan PM Narendra Modi. Erdogan juga menerima gelar doktor kehormatan dari Jamia Millia Islamia (Community Islamic University) di Delhi Selatan.

Sejarah Singkat Hubungan Turki – India

Turki dan India memiliki hubungan yang dekat dalam sejarahnya. Sebelum era republik, Babur Shah yang seorang pengembara dari Asia Tengah yang berkebangsaan Turk memiliki pengaruh besar dalam bahasa, budaya, seni dan arsitektur India. di masa Perang Balkan, misi kesehatan yang dibawa oleh Dr. Mukhtar Ahmed Ansari terhadap pasukan Turki menunjukkan hubungan yang telah lama ada antara India dan Turki. Disamping itu, secara resmi Turki mengakui kemerdekaan India pada tahun 1947.

Sejak 1973, sejumlah perjanjian dan protokol disepakati kedua belah pihak di bidang maritim, transportasi udara, kereta api, dan pariwisata. Investasi perusahaan Turki di India meliputi sektor telekomunikasi, konstruksi, kosmetik, besi dan baja, konstruksi jalur pipa, produksi polyster, industri otomotif, tekstil, keramik, dan peralatan elektronik.

Hubungan Turki dan India kembali dibuka melalui kunjungan Presiden Turgut Ozal pada 1986 yang ditandai juga dengan pembukaan perwakilan militer di masing-masing perwakilan baik di India maupun di Turki. PM Atal Bihari Vajpayee melaluikan kunjungan kenegaraan ke Turki pada September 2003 dan kembali didorong oleh perwakilan milier antara kedua belah pihak untuk memperkuat hubungan militer keduanya.

PM Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke India pada November 2008 dimana beberapa kerjasama diperkuat khususnya dalam bidang pertahanan. Kedua negara juga rutin melalukan latihan perang bersama hingga saat ini.

Fakultas Aeronautika Istanbul Technical University (ITU) mengirimkan satelit nano melalui Indian Space Research Organization pada 2009. Saat ini, ITU mengembangkan kerjasamanya dalam bidang teknologi luar angkara dengan sejumlah perusahaan India.

Potensi Ekonomi

Keduanya bersepakat memacu volume dagang hingga USD 10 Milyar pada 2020 dalam bidang teknologi informasi, infrastuktur, farmasi, kesehatan dan pariwisata. Dalam kerjasama people-to-people keduanya bersepakat akan adanya program pertukaran budaya pada 2017-2020 termasuk dalam news agencies dan institusi pelatihan serta kerjasama dalam bidang hidrokarbon, energi terbarukan khususnya energi matahari dan angin. 150 pebisnis Turki turut serta dana Turki-India Business Forum dimana Industri Turki diundang berpartisipasi dalam proyek infrastruktur di India dan turut dalam program “Make in India”.

Kerjasama yang juga akan semakin kuat adalah dalam hal proyek Southern Corridor of Asia-Europe Rail (SCAER) yang akan menghubungkan antara Kolkata, yang diperpanjang ke Myanmar dan Thailand. Jalurnya: Afghanistan, Banglasdesh, Bhutan, India, Iran, Kazakhstan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Russia dan Turki yang sudah melakukan pembicaraan di New Delhi pada 16 Maret 2017. Trans-Asian Railway (TAR) yang secara orisinal diajukan oleh UN Economic and Social Commission for Asia dan the Pasific (UNESCAP) pada 1980an dan didorong kepada negara yang bersangkutan pada 1992.

Artinya, kunjungan ini merupakan usaha mendorong peningkatan hubungan ekonomi antara India dan Turki.

India, merupakan trading partner Turki terbesar kedua di Asia Pasifik meskipun volume perdaganganya menurun 28% hanya USD 4,91 Milyar pada 2015-2016. Sebelumnya, volume perdagangan tertinggi antara kedua negara dicapai di tahun 2014 sebesar USD 7,48 Milyar. Turki sendiri hanya menempati peringkat ke 15 dalam peringkat ekspor India dan peringkat ke 42 dalam peringkat impor India di tahun 2016.

Berdasarkan data yang dilakukan oleh Kepala Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Turki (DEIK / Foreign Economic Relations Board of Turkey) Omer Cihad Vardan bahwa India sangat serius dalam mengembangkan arena teknologi informasi dan mengekspor software. Pelayanan call center di perusahaan global juga dibawa India.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian Turki diantaranya adalah konstruksi, otomotif, infrastruktur, teknologi informasi, makanan kemasan, dan juga sektor kesehatan dan pariwisata.

Sebanyak 200 perusahaan India dalam bidang capital terdaftar melakukan bisnis di Turki dalam bentuk joint venture, perdagangan dan kantor perwakilan. Beberapa perusahaan penting tersebut adalah GMR Infrastructures, TATA Motors, Mahindra & Mahindra, Reliance, Ispat, the Aditya Birla Group, Tractors and Farm Equipment Ltd, Jain Irrigation, Wipro and Dabur.

Perusahaan Turki di India juga memainkan peranan penting dengan total investasi USD 100 juta. Turki dan India juga merupakan anggota G20 yang memiliki potensi membangun kerjasama dalam isu global ekonomi.

Isu Reformasi PBB

Presiden Erdogan dalam rangka reformasi DK PBB menyatakan berulang “Dunia Lebih Besar dari Lima (Negara)” dimana Turki menghendaki bahwa lima anggota DK PBB tidak lebih memiliki power dibandingkan dengan keseluruhan anggota PBB dan India memberikan dukungan tersebut terhadap Turki. Secara mendasar, Kedua negara baik Turki maupun India memiliki ide serupa terkait dengan “imbalance of influence”.

India juga berusaha mengamankan posisi dalam mendapatkan posisi kursi permanen tersebut. Majelis Umum PBB memutuskan untuk menunda pembicaraan reformasi PBB hingga pertemuan 2017 ini.

Disamping itu, Pakistan dan sejumlah negara memberikan ide mengenai penambahan jumlah anggota dari DK PBB dari lima menjadi 6. Hal ini yang menjadi pembicaraan dalam grup “Uniting for Consensus” (UfC) yang diinisiasi Italia, Pakistan, Meksiko, dan Mesir serta ikut dalam grup tersebut Argentina, Korea Selatan, Spanyol, Turki dan Indonesia. Sedangkan India masuk ke dalam negara-negara G4 yang beranggotakan India, Jepang, Jerman dan Brazil yang meminta PBB mempercepat reformasi DK agar menjadi pembahasan dalam agenda sidang Majelis Umum PBB.

Isu Kashmir

Bagi Erdogan, dalam usaha penyelesaian masalah Kashmir atau IoK (India-occupied Kashmir) ditawarkan solusi melalui “dialog multilateral” dimana Turki siap turut serta dalam penyelesaian masalah tersebut. Namun, Modi memberikan respon bahwa penyelesaian masalah Kashmir bagi India lebih baik dilakukan dengan cara bilateral antara India dan Pakistan. Usulan Erdogan ini yang mendapatkan berbagai respon khususnya di domestik India dan Pakistan. Jikapun disetujui maka Turki berusaha untuk memperluas ekspansi pengaruhnya di kawasan Asia Selatan dalam aspek non-ekonomi dan humaniter.

Isu Kashmir memang sensitif. Dorongan Erdogan agar penyelesaian masalah Kashmir dalam level multilareal seperti halnya isu Siprus dianggap keluar dari sisi eksklusivitas isu ini berdasarkan Perjanjian Shimla dan Deklarasi Lahore.

Isu Terorisme

Dari kunjungan yang dilakukan Turki ke India, poin terorisme menjadi pembicaraan khusus. PM Narendra Modi mengatakan bahwa “no intent or goal, no reason or rationale can validate terrorism.” Ada usaha bersama dalam upaya pemberantasan terorisme. Dalam kunjungan tersebut, Erdogan juga secara khusus meminta India memberikan perhatian dalam penutupan sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan FETO.

Validasi Power Erdogan?

Kunjungan ini merupakan bentuk validasi power Erdogan pasca kemenangan yang didapat dari referendum Turki 2017. Kunjungan ke India ini memulai rangkaian kunjungan Erdogan ke sejumlah kekuatan baru dunia secara berturut: India, Russia, forum One Belt One Road bersama China, dan AS serta pertemuan NATO di Brussels, Belgia.

Hubungan Turki dengan Barat khususnya dengan barat cenderung tidak optimal. Ada usaha Turki untuk merubah politik luar negerinya dari ‘barat-sentris’ menjadi ‘politik luar negeri yang multidimensi’.

Disaat ini, India merupakan pemberhentian pertama Erdogan sebelum kunjungan ke Russia, China dan AS. Erdogan seolah sedang mencari validasi atas kemenangan yang dicapainya. Ada kemiripan antara Modi dan Erdogan dimana keduanya merupakan nasionalis-relijius, memerintah dalam demokrasi multikultural dan negara emerging economies.

Di luar mainstream ekonomi dan perdagangan, tiga isu utama yang mengemuka dalam relasi keduanya: pertama, seberapa besar Pakistan berikan determinasi Turki dalam persepsi terhadap India. Kedua, persepsi Turki terhadap Kashmir. Ketiga, persepsi Turki dalam reformasi di institusi internasional yang seharusnya menghasilkan hasil ideal kesertaan India dalam DK PBB sebagai anggota permanen.

Dari posisi India juga menarik melihat relasi terhadap Isu Genosida di Armenia dan Isu Siprus dimana sebelumnya pimpinan Siprus melakukan kunjungan terhadap India dan berikan dukungan India untuk masuk ke dalam Nuclear Suppliers Group (NSG). Namun demikian, kunjungan India ke Armenia tidak berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Turki dan India disebabkan posisi Turki yang mulai mengambil langkah strategis dalam merespon isu tersebut. Begitupun dalam masalah dukungan Siprus terhadap India.

Isu NSG sangat terkait dengan posisi Turki terhadap Pakistan. India juga menginginkan dukungan dari Turki dalam keanggotaan India seperti halnya dukungan Turki dalam keanggotaan di Missile Technology Control Regime (MCTR). Keanggotaan India dalam NSG akan mengalineasi posisi Turki terhadap China dan akan sulit mendapatkan dukungan terhadap Pakistan.

Relasi Turki dan India di dalam aspek regional kawasan Asia Selatan secara natural akan menyertakan keberadaan Pakistan. Sebenarnya, relasi Turki dan Pakistan lebih memiliki nuansa emosional dibandingkan relasi Turki dan India. Turki memiliki hubungan jangka panjang dengan Pakistan. Media internasional melihat hubungan Turki-Pakistan akan mampu mengganggu hubungan antara Turki-India.

Oleh karena itu, dari kunjungan yang dilakukan oleh Turki ini kita dapat melihat beberapa hal penting. Pertama, pasca-referendum terdapat transformasi politik luar negeri Turki yang lebih multidimensional alih-alih barat-sentris. Kedua, meskipun memiliki intensi untuk meningkatkan kerjasama bidang perdagangan dimana ditargetkan mencapai USD 10 Milyar pada 2020 Turki mulai berusaha untuk menaikkan pengaruhnya di kawasan Asia Selatan dengan tidak hanya menjadi mitra strategis terhadap Pakistan. Meskipun demikian, jelas memberikan tantangan penting bagi Turki khususnya dalam merespon isu kawasan yang sensitif terkait hubungan antara Pakistan dan India sebagai regional-power di Asia Tengah. Ketiga, cukup jelas bahwa kunjungan Turki ini dalam rangka validasi power kepemimpinan Erdogan dalam rangkaian kunjungan yang menyasar kepada kekuatan penting global yang dimulai dari India.




18 Pemimpin Ikhwanul Muslimin masuk dalam daftar teroris

KAIRO, ALAMISLAMI.COM – Pengadilan Kasasi Ahad lalu menolak banding yang diajukan 18 pemimpin Ikhwanul atas vonis kasus pembunuhan polisi Mesir di Mokattam, termasuk Mohammed Badi Mursyid Am Ikhwanul Muslimin.

Dengan penolakan ini, maka Pengadilan Kasasi Mesir menguatkan keputusan Jaksa Agung yang memasukkan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimi dalam daftar teroris.

BACA JUGA: Pengadilan Kasasi Mesir masukkan tokoh Ikhwan dalam list teroris

Delapan belas pimpinan Ikhwan tersebut adalah Abdel Rahim Mohamed Abdel-Rahim, Mustafa Abdel Azim Bashmawi, Mohamed Abdel Azim Bashmawi, Atef Abdul Jalil Simari, Mohammed Badi, Khairat Shater, Rashad Bayoumi, Mohamed Mahdi Akef, dan Mohamed Saad Katatni, Ayman Hudhud, Osama Yassin, Mohamed Beltagy, Essam el-Erian, Mahmoud Ezzat, Hussam Abu Bakr, Ahmed Shousha, Mahmoud Ahmed Abu Zeid Zanaty, dan Reda Fahmi Abdo Khalil. (rassd/mp)




Pengadilan Kasasi Mesir masukkan tokoh Ikhwan dalam list teroris

KAIRO, ALAMISLAMI.COM – Mahkamah Pengadilan Kasasi Mesir menguatkan putusan yang menetapkan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin masuk dalam list teroris.

Putusan Mahkamah Kasasi Mesir tersebut dibacakan dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Samir Mustafa Abdel Wahab, dan anggota Saed Fanjary, Samer Wakil, Usamah Darwisy, dan Mohammad Qutb menolak banding yang diajukan oleh tokoh Ikhwanul Muslimin, di antaranya Muhammad Badi Mursyid Aam IM, Mahdi Akif dan Beltagi.

Dengan putusan ini, pengadilan Kasasi Mesir menguatkan putusan yang memasukkan tokoh-tokoh dan kader Ikhwanul Muslimin dalam daftar teroris. (Alyoum7/MP)




Tragedi Kemanusiaan di Idlib, Suriah: Ancaman terhadap Solusi Isu Suriah

Kronologi Peristiwa

Bencana kemanusiaan tidak berhenti di Suriah. Selasa pagi (4/4) sekitar pukul 6.30 terjadi serangan udara di wilayah Khan Sheikhoun sekitar 50km selatan kota Idlib dengan menggunakan senjata gas klorin yang menewaskan 100 rakyat sipil (pernyataan pihak oposisi Suriah, sedangkan data dari The Syrian Observatory for Human Rights menyebutkan korban jiwa 58 orang) dan melukai 300 orang yang didominasi anak-anak. Ini adalah serangan dengan senjata kimia ketiga yang dilakukan dalam pekan ini setelah sebelumnya dilakukan di provinsi Hama. Setelah serangan gas tersebut, serangan juga dilakukan terhadap rumah sakit yang tengah merawat korban serangan tersebut beberapa jam kemudian.

Militer Suriah menyatakan tidak bertanggungjawab atas serangan yang ada. Sedangkan pihak Russia mengatakan bahwa pesawat-pesawat jet tempur Russia tidak beroperasi di Idlib.

Namun, sehari sebelumnya, jet tempur Rusia teridentifikasi melakukan serangan terhadap Rumah Sakit di Maaret al-Numan di Idlib. Serangan tersebut dilakukan pada pukul 7.30 malam pada Senin (3/4). Pekan sebleumnya RS Latamneh di utara Hama diserang bom dari helikopter menggunakan senjata kimia. Pihak MSF (Médecins Sans Frontières / Doctors Without Borders) menyatakan bahwa selama tahun 2016, setidaknya terjadi 71 serangan di 32 fasilitas kesehatan. Data lain dari UOSSM (the Union of Medical Care and Relief Organization) menunjukkan bahwa 107 rumah sakit mendapatkan serangan di Aleppo, Idlib, Latakia, Hama, Deraa, Quneitra, dan Homs.

Dari korban serangan hari ini (4/4), mereka mengalami kesulitan bernapas akibat serangan senjata kimia tersebut. Disamping MSF dan White Helmets, pihak Turki juga menyiapkan sebanyak 30 ambulans bersiaga membantu para korban di perbatasan wilayah Provinsi Hatay, Turki.

Rezim Assad dan Penggunaan Senjata Kimia

Rezim Assad pada 2013 sepakat untuk menghancurkan gudang senjata kimia dan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Senjata Kimia (Chemical Weapons Convention). Rezim mengumumkan kepemilikan 1.300 ton senjata kimia di sekitar Damaskus telah dihancurkan. Meskipun demikian, OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) meragukan hal tersebut disebabkan ditemukan kasus penggunaan senjata gas klorin setelah pengumuman pemusnahan tersebut oleh rezim. Assad mengklaim bahwa hal tersebut dilakukan oleh kelompok oposisi rezim Suriah.

Jerry Smith, mantan Kepala Tim Investigasi PBB terhadap Suriah dalam penggunaan senjata kimia, menjelaskan jenis gas sarin pernah digunakan dalam serangan di wilayah Ghouta pada tahun 2013. Bagi Smith, peristiwa di Idlib ini mengingatkan peristiwa 2013 dimana lebih dari 1.300 orang tewas. Smith juga melihat bahwa apa yang terjadi di Idlib diduga lebih dari sekedar senjata gas klorin karena melihat dari gejala yang dimunculkan para korbannya.

EMC (Edlib Media Center) dan LCC (Local Co-ordination Committees) mengatakan bahwa kandungan dalam senjata gas kimia ini sangat berbahaya dan 20 kali lebih mematikan daripada sianida. Diduga dalam serangan ini juga digunakan gas sarin seperti halnya yang digunakan di Ghouta.

Dalam beberapa investigasi memang ditemukan bukti penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad dan aktor lainnya di Perang Suriah. Pertama, pada Oktober 2016, investigasi bersama yang dipimpin PBB menemukan bahwa rezim Assad menggunakan klorin sebagai senjata sebanyak 3 kali antara 2014 dan 2015. Kedua, senjata kimia juga digunakan oleh ISIS dengan jenis blister agent sulphur mustard. Ketiga, di Aleppo, HRW (Human Rights Watch) menuduh rezim Assad menggunakan bom dari helikopter yang mengandung klorin. Keempat, meskipun Assad dalam serangan 2013 mengelak penggunaan sarin tetapi dalam investigasi di Januari 2016 terhadap korban serangan 2013 oleh OPCW ditemukan kandungan sarin dalam tubuh korban akibat serangan Assad di Ghouta serta serangan yang dilakukan rezim Assad pada Desember 2016 di Hama, Suriah yang menewaskan 93 orang dan ratusan luka-luka akibat serangan senjata kimia berupa gas sarin.

Respon Dunia Internasional

 

 

 

 

 

 

 

  1. Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengutuk serangan senjata kimia terhadap wilayah oposisi Suriah di Idlib. Erdoğan mengatakan hal ini sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”, “tidak manusiawi” dan “tidak dapat diterima”;
  2. Presiden Prancis Francois Hollande menyatakan rezim Bashar al Assad bertanggungjawab atas pembantaian di Idlib ini;
  3. Sebelumnya di bulan Februari, Prancis, Inggris dan AS menghendaki adanya sanksi terhadap pemerintah Suriah atas penggunaan senjata kimia dalam konflik di Suriah.
  4. Pihak AS melalui Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer mengutuk serangan senjata kimia yang dilakukan terhadap rakyat sipil Suriah. Gedung Putih deskripsikan serangan tersebut sebagai serangan “mengerikan” dan mengatakan bahwa insiden tersebut bukti kelemahan pemerintahan Obama di masa lalu;
  5. Kementrian Luar Negeri Kanada mengutuk apa yang terjadi di Idlib, Suriah;
  6. PM Inggris Theresa May mengutuk serangan tersebut dan menghendaki adanya investigasi di bawah OPCW. Dirinya juga mengatakan bahwa tidak ada masa depan Assad di masa depan Suriah dan menginginkan segera adanya masa transisi di Suriah. Menlu Inggris Boris Johnson mengatakan Assad harus disalahkan dari kejahatan perang yang dilakukan jika terbukti rezim yang melakukan;
  7. PBB menyatakan bahwa akan mengadakan pertemuan darurat pada Rabu ini (5/4) dalam membahas serangan terjadi tetapi ekspektasi akan adanya aksi PBB akan lemah mengingat adanya posisi Russia yang kemungkinan akan berikan vetonya untuk melindungi rezim Assad.
  8. Utusan PBB Untuk Suriah Staffan de Mistura mengatakan ini adalah serangan mengerikan dan harus ada “clear identification of responsibilities and accountability”.

Idlib, Ancaman terhadap Solusi Isu Suriah

Banyak analisa berkembang dari aksi yang dilakukan –jika benar— oleh rezim Assad. Idlib merupakan salah satu benteng penting bagi pertahanan oposisi Suriah. Dalam beberapa hari terkahir, Damaskus terlibat dengan serangan besar-besaran menyusl perluasan wilayah oposisi Suriah ke wilayah timur Damaskus dimana Assad merespon dengan serangan udara. Sebelumnya, sebanyak 17 kelompok oposisi Suriah menjadikan Idlib sebagai basis operasi menghadapi rezim Assad di Latakia, Hama dan Aleppo. Beberapa grup tersebut adalah Al Jabha al Shamia, Failaq al Sham, Jaish al Mujahidin, al Faoj al Awal, Tajamu Fastqim, AL Firqa Al Wusta, al Firqa al Sahila 1 dan 2, Jaish al Izza, Jaish al Naser, Jaish Idlib, dan Liwa al Huriaya serta pimpinan kelompok ini adalah Fadullah Naji dari Failaq al Sham.

Adanya existential-threat tersebut menjadi momentum bagi Assad dalam melakukan operasi terhadap Idlib dan di saat bersamaan hal ini didukung oleh bulatnya dukungan yang diberikan Moskow dan milisi Syiah yang didukung Taheran. Kondisi ini yang meningkatkan kepercayaan diri Assad terlebih keberhasilan Assad dalam operasi militer di Aleppo.

Dalam relasinya dengan kekuatan aliansi rezim Assad, kita juga dapat melihat intensi yang diberikan Russia dalam Perang Suriah. Russia yang pada Senin (3/4) di kota St Petersburg mendapatkan serangan bom yang menewaskan 14 orang dan salah satu pelaku adalah seorang warga negara Rusia kelahiran Kyrgyzstan. Meskipun hingga saat ini belum jelas apa motif pelaku tetapi dugaan kuat mengarah kepada kelompok radikal. Posisi ancaman yang diterima Moskow membuka kemungkinan peningkatan intensitas Russia di Suriah dimana sebanyak lebih dari 2.000 militan Suriah berasal dari Rusia wilayah Chechnya dan Dagestan serta banyak merupakan alumni Perang Afghan. Bagi Putin, alih-alih menghadapi militan tersebut di Rusia, mereka akan lebih dahulu dihadapi di Suriah.

Penguatan di basis aliansi Russia dan Assad ini dihadapkan pada usaha peningkatan eksistensi AS di kawasan. Setelah menurunkan pasukannya dalam operasi penumpasan ISIS di Suriah bersama YPG dan operasi yang dilakukan di Mosul, Menlu AS Rex Tillerson mengatakan bahwa pemerintahan Trump menyerahkan kepada rakyat Suriah menentukan masa depannya dan pergantian Bashar al Assad tidak lama lagi menjadi prioritas bagi AS. Hal ini sejalan dengan pernyataan Utusan Khusus AS untuk PBB Nikki Haley bahwa ada perubahan dalam kebijakan AS tersebut.

Perang Suriah riaknya ada sejak Maret 2011, oposisi Suriah menghendaki berhentinya 44 tahun kekuasaan keluarga Assad dan pembentukan negara demokratis. Dari konflik tersebut, lebih dari 470.000 orang tewas (data Syrian Center for Policy Research) dan lebih dari 10 juta orang harus keluar dari wilayahnya berdasarkan data PBB. Oleh karena itu, dari tragedi kemansiaan yang terjadi di Idlib maka hal yang menjadi ancaman serius adalah proses perdamaian yang tengah berjalan. Pertemuan Astana pada 23 Februari hingga 4 Maret lalu berakhir tanpa hasil dan pertemuan berikutnya akan diadakan pada 3-4 Mei medatang. Tawaran “four baskets” penyelesaian masalah Suriah oleh PBB juga menjadi terancam jika ekskalasi konflik kembali meningkat di Suriah. Sulit penyelesaian masalah Suriah dengan metode asertive-unilateralisme oleh para aktor-aktor regional.

Sumber:

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39488539

https://www.dailysabah.com/syrian-crisis/2017/04/04/at-least-100-civilians-dead-in-toxic-gas-attack-in-syrias-idlib-1491325920

https://www.dailysabah.com/syrian-crisis/2017/04/04/syria-chemical-attack-consequence-of-obama-admins-weakness-white-house-says

https://www.theguardian.com/world/2017/apr/04/syria-chemical-attack-idlib-province

https://www.theguardian.com/world/2016/aug/11/syria-suspected-chlorine-gas-attack-in-aleppo-kills-woman-and-two-children

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa-idUSKBN1722US?il=0

https://www.theguardian.com/world/2013/aug/21/syria-conflcit-chemical-weapons-hundreds-killed

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/04/syria-gas-attack-nine-children-among-least-35-people-reported/

http://www.aljazeera.com/news/2017/04/air-strike-destroys-hospital-idlib-maaret-al-numan-170403061730771.html

http://aa.com.tr/en/middle-east/regime-chlorine-gas-attack-kills-100-in-syria-s-idlib/787425

http://aa.com.tr/en/middle-east/turkey-sends-ambulances-to-syrias-idlib/788696

https://www.almasdarnews.com/article/idlib-militant-groups-create-new-operations-room-to-fight-the-syrian-army/

http://aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/assad-chemical.jpeg

https://ichef1.bbci.co.uk/news/695/cpsprodpb/2891/production/_95458301_syria_turkey_kurds_v15_624map_04_04_2017.png

 

Agung Nurwijoyo




Bias media Barat terhadap Referendum Turki

ISTANBUL, ALAMISLAMI.COM – Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Çavuşoglu menuduh media barat bias dan tidak akurat memberitakan rencana perubahan konstitusi Turki melalui referendum.

Cavusoglu menambahkan bahwa media barat tidak hanya berlainpandangan dengan Erdoğan dan Donald Trump tetapu juga politisi sayap kanan Hungaria PM Viktor Orban.

Baginya, di sistem pemerintahan yang baru nanti peran presiden yang lebih besar diikuti dengan akuntabilitas presiden dan adanya kekuatan dari parlemen dengan mekanisme check and balances. Sistem pemerintahan Turki yang baru akan mengikuti kehendak rakyat yang memilih siapa presiden dan pemerintahannya. (AA/ANW)




Rakyat Turki di Luar Negeri Mulai Memilih dalam Referendum

ANKARA, ALAMISLAMI.COM – Rakyat Turki yang tinggal di enam negara Eropa memulai memilih dalam gelaran referendum Turki pada Senin (27/3) hingga 9 AprIl mendatang. Keenam negara tersebut adalah Jerman, Austria, Belgia, Prancis, Swiss, dan Denmark.

Sekitar 3 juta imigran Turki berada di Jerman dan setengahnya memiliki hak pilih dalam referendum ini. WN Turki di Jepang, Tiongkok dan Afrika Selatan akan dapat memilih pada 9 April mendatang. Di AS, proses pemilihan akan dimulai pada 1 April, UK pada 6 April, Republik Turki Siprus Utara dan Belanda pada 5 April, Italia dan Arab Saudi pada 7 April dan Jerman serta Rusia pada 8 April. Pemilih juga dapat memilih di pelayanan bea cukai di pintu perbatasan dan bandara Turki sejak 27 Maret hingga 16 April.

Di Turki, 55,3 juta penduduk memiliki hak pilihnya dalam refrendum 16 April mendatang. Perubahan konstitusi Turki sudah dibicarakan sejak Erdoğan terpilih menjadi presiden pada Agustus 2014. Sebanyak 18 pasal disetujui parlemen pada Januari 2017 dengan 339 suara. Beberapa perubahan dalam konstitusi Turki diantarana perluasan peran eksekutif kepada presiden dan dihilangkannya posisi perdana menteri.

Presiden juga dapat menjadi bagian partai politik. Perubahan lainnya adalah usia minimal menjadi anggota parlemen adalah 18 tahun dan jumlah anggota dewan menjadi 600 orang. Secara simultan, pemilihan anggota parlemen dan presiden akan dilakukan setiap 5 tahun sekali dan dimulai pada November 2019. (Anadolu/ANW)




El-Sisi sambut Raja Bahrain di Istrana Kepresidenan

KAIRO, ALAMISLAMI.COM – Presiden kudeta Mesir, Abdel Fattah El-Sisi menerima kunjungan Raja Bahrain, Hamad Bin Isa Ali Khalifah di istana kepresidenan di Masr Jadidah, Senin (27 Maret 2017).

Dalam kunjungan tersebut, kedua belah pihak membahas isu kawasan Arab dan juga membicarakan kerjasama dalam berbagai sektor antara kedua negara.

Kunjungan Raja Bahrain ke Ibukota Mesir ini menjelang pertemuan Liga Arab ke-28 yang akan berlangsung di Yordania membahas perkembangan terkini di Kawasan Timur Tengah yang akan didiskusikan oleh pemimpin negara-negara Arab. (MF)