Presiden Chad membelot dari Keputusan Uni Afrika yang dipimpinnya

Walaupun Uni Afrika telah mengeluarkan sikap yang jelas dan mendukung pemerintah Rekonsiliasi Libya dalam konferensi yang berlangsung di Ibu kota Rwanda, Kigali pada tanggal 17-18 Juli 2016, namun Presiden Chad Idris Dubay mengambil sikap yang berbeda dengan sikap Uni Afrika yang dipimpinnya, dan masuk dalam konflik yang terjadi di Libya, mendukung pasukan Jenderal (Purn) Hefter, pemimpin operasi Karamah.

Pemerintahan Rekonsiliasi Nasional Libya terbentuk setelah upaya panjang internasional untuk mengakhiri konflik di Libya, namun Jenderal Khalifah Hefter dengan bantuan pihak-pihak regional di antaranya Presiden Chad Idris Dubay, telah mencederai upaya tersebut dan meneguhkan Hefter sebagai penguasa militer di Libya, hal ini ditunjukkan dengan kemenangan-kemenangan yang dipimpin oleh Hefter untuk menguasasi wilayah Bulan Sabit Minyak, dan merencanakan menyempurnakan dominasiya di wilayah Barat dan Tengah serta wilayah Selatan Libya.

Strategi dan kemenangan-kemenangan ini adalah hasil koordinasi dan dukungan yang terus menerus yang dipimpin oleh Presiden Idris Dubay yang menerima langsung Jenderal Hefter pada tanggal 13 September lalu di Ibu kota Chad N’djamena, dalam pertemuan tersebut, Presiden Chad secara jelas menjanjikan komitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap operasi Karamah yang dipimpin Hefter hingga mewujudkan tujuannya, sebaliknya Jenderal Hefter memberikan bantuan dana kepada Dubay untuk mencover gaji tentaranya yang ikut serta dalam pertempuran di Libya dengan hitungan seribu lima ratus dinar per prajurit dan dua ribu dua ratus dinar untuk perwira.

Untuk mengamankan pasukan Chad yang bertempur di Libya bersama pasukan Hefter maka Pemimpin militer Chad memobilisasi pasukannya dari sejumlah camp militer di Selatan Chad berbatasan dengan Libya di daerah Jiabao dekat dengan bandara Ouzou wilayah Tibesti, selain itu, militer Chad juga mendorong sekitar 400 prajurit yang diangkut dengan lima puluh dua kendaraan yang dipimpin oleh wakil panglima angkatan bersenjata Chad, Jenderal Saleh Thomas ke daerah Vialargeo di utara Chad dan didampingi oleh mantan komandan angkatan udara Chad dan penasehat militer presiden Chad untuk memerikan pasukan Chad yang konsentarasi di wilayah tersebut dan siap mengambil bagian dalam pertempuran di Libya.

Di dalam Libya sendiri, Mayor Jenderal Hefter telah melakukan persiapan menerima pasukan Chad sebagai pasukan bersama Libya Chad untuk mengamankan perbatasan dua negara dan melawan teroris di Selatan Libya. Mayor Hefter juga meminta warga Benghazi untuk mengabaikan rumor tendensius tentang partisipasi tentara Chad dalam pertempuran bersama Hefter. Hefter juga mengeluarkan Identitas Libya untuk pasukan bayaran yang bertempur bersama pasukanya dari Chad dan pasukan gerakan-gerakan pemberontak Sudan.

Kordinasi rapih antara dua pihak yaitu dari pihak Libya yang dipimpin oleh Yasin Abdul Qadir yang dianggap sebagai orang rezim Gaddafi berasal dari suku Zwai dan sekarang tinggal di Mesir, juga Qarin Shalih Qarin yang pernah menjabat sebagai Duta Besar rezim Gaddafi, sementara dari pihak Chad yaitu Zakaria putra Presiden Chad dan Dosa Dubai (saudara kandung Presiden Chad) dan Komandan Angkatan Darat Chad, Mayor Jenderal Kalemie Kodymy.

Hubungan lama antara Jenderal Khalifa Hefter dan Presiden Chad, Idriss Dubay, ketika perang Libya Chad Ouzou, serta kepentingan bersama, mendorong Presiden Idriss Dubay mengambil sikap berseberangan dengan Uni Afrika yang dipimpinnya, ini adalah salah satu kontradiksi yang dilakukan sebagian pemimpin Afrika walaupun hal tersebut bertentangan dengan sikap bersama masyarakat internasional.

Sumber: Kedutaan Sudan Indonesia




[Dokumen Rahasia] Kejahatan Separatis Darfur di Libya

LILBYA, ALAMISLAMI.COM — 8 Oktober 2016, Sudan Media Center (SMC) merilis dokumen rahasia yang membeberkan ragam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Darfur di Libya.

Menurut MSC, dokumen rahasia yang didapatkan di Libya tersebut menyabutkan aktifitas berbahaya yang telah dilakukan gerakan pemberontak Darfur yang berperang mendukung pasukan kudeta pimpinan Jenderal Khalifah Hefter.

Menurut SMC, gerakan-gerakan pemberontak Darfur telah melakukan sejumlah kejahatan besar, mencakup perampokan bank, menjarah dengan ancaman dan penculikan, membakar dan merusak tempat-tempat vital masyarakat, terlibat dalam perdagangan senjata dan bahan bakar minyak. Selain akititas mereka dalam perdagangan manusia di Libya.

Berdasarkan salah satu dokumen rahasia tersebut, Gerakan Pembebasan Sudan yang dipimpin oleh Munawi bersama suku Tabu terlibat dalam penyerangan terahadap suku Towareq di Kota Kafra bulan Maret 2015 lalu. Dalam serangan tersebut, banyak jatuh korban jiwa, di antaranya adalah dua pimpinan lapangan mereka yaitu Abdel Rahim Urjah dan Mohammed Yahya Muranqa.

Pasukan Munawi juga terlibat kontak senjata dengan pasukan revolusi Subul Al-Salam Libya yang dipimpin oleh Abdel Rahman Hakim di kota Buzeriq.

Dokumen lainnya, menjelaskan pasukan bayaran Darfur juga melalukan operasi penghadangan warga sipil di Jalan yang menghubungkan antara Kafra dan Benghazi dengan cara menculik warga Libya dan meminta uang tebusan sebesar 50 ribu Dinar Libya perorang.

Selain itu, juga menculik 13 orang Libya di jalan antara Ajdabiya dan Kafra, juga penculikan (3) warga Libya di Danqala dan membebaskannya setelah mengambil kendaraan Landcruizer, menahan (6) kontainer Libya dan membebaskan (5) di antaranya setelah membayar (30) ribu Dinar Libya setiap kontainer.

Dokumen rahasia itu juga menyebutkan titik-titik mereka melakukan penarikan retribusi di wilayah Abu Zuriq, yang berdekatan dengan kota Kafra dan gerbang Naqi antara Lembah Karnawi dan Tine, serta Lembah Hor yang menyasar kendaraan-kendaraan yang datang dari Libya.

Keterlibatan Pemberontak Darfur dalam krisis di Libya sebagai pasukan bayaran (murtaziqah) semakin memperparah krisis Libya, dan melakukan sejumlah tindakan kejahatan; menghancurkan kampung-kampung dan kota-kota serta tempat-tempat vital dan infrastruktur di Libya, melakukan aktifitas penjarahan, penculikan dan penyelundupan/perdagangan senjata dan bahan-bahan pokok dan minyak di samping terlibat dalam peperangan di Libya, berikut daftar keterlibatan pasukan bayaran ini di Libya:

  1. Serangan kota-kota Libya:

  • Sejak Maret 2015 lalu, gerakan-gerakan ini terlibat dalam peperangan antara dua suku yaitu Tabu dan Tawareq di wilayah Ubary dan mendukung suku Tabu.
  • Ahad, 20/9/2015, pasukan gabungan pemberontak Darfur yang didominyasi oleh pasukan Mina Arko Munawi dan pasukan Tabu, menyerang kota Kafra dari arah Utara, setelah menguasai daerah tersebut, mereka melakukan penjarahan bank-bank dan lembaga-lembaga, rumah-rumah warga dan pom bensin, menyebarkan kekacauan di dalam kota. Dalam serangan ini, mereka juga mengalami kerugian sejumlah kendaraan, kehilangan sejumlah pimpinan dan personil, di antaranya Abdul Karim Arja dan Muhammad Yahya Muranqa dari gerakan Munawi.
  • Tanggal 2/2/2016, pasukan revolusi Libya, Subul al-Salam yang dipimpin oleh Abdul Rahman Hasyim terlibat bentrok senjata dengan pasukan bayaran pemberontak Darfur yang dipimpin oleh Abdellah Banda dan Qadiriyah yang dianggap salah satu pimpinan lapangan oposisi Chad di wilayah Bozriq, peperangan ini menyebabkan jatuhnya sejumlah korban jiwa dan sejumlah kendaraan militer hancur dari dua belah pihak. Yang menjadi catatan, pertempuran ini mengumpulkan dua kelompok pasukan bayaran dari Chad dan Darfur, salah satu kesamaan karakter kelompok-kelompok pasukan bayaran yang berperang demi harta.
  • Tanggal 4/2/2016 terjadi pertempuran antara kelompok pemberontak Darfur dengan pasukan revolusi Libya di wilayah (Qarah al-Zawi), dalam pertempuran tersebut, 5 kendaraan pasukan pemberontak Darfur dan oposisi Chad hancur, dan puluhan lainnya terbunuh.
  • Tanggal 5/2/2016 terjadi pertempuran sengit antara pemberontak Darfur dengan revolusi Libya di wilayah (Bezemah) yang menjadi tempat pelatihan militer kelompok-kelompok yang didatangkan dari Darfur dan wilayah-wilayah lainnya dari Afrika melalui perantara gerakan pemberontak Darfur dengan koordinasi sejumlah orang dari suku Tabu.
  • Tanggal 14/9/2016, gerakan pemberontak Darfur bersama pasukan Hefter terlibat dalam operasi Al-Barq al-Khatif untuk menguasai wilayah Bulan Sabit Minyak, jumlah pasukan mereka yang terlibat diperkirakan sekitar (87) kendaraan lapis baja.

ISLAMIC GEOGRAPHIC | MUHAMMAD ANAS




Perang Libya Rasa Darfur

Pertengahan 2014 lalu, Jenderal Hefter, pemimpin kudeta Libya memimpin operasi Pasukan Karamah di wilayah Timur Libya untuk menguasai kota Benghazi dari pasukan Majelis Syura Benghazi dan wilayah lainnya yang dikuasai oleh Pendukung Anshar Syariah dan ISIS, juga wilayah Derna, wilayah Bulan Sabit Minyak (Crescent’s oil region). Operasi ini adalah fase pertama untuk menguasai wilayah Libya secara keseluruhan.

Sejak saat itu, komunikasi pun terjadi dengan pemimpin gerakan pemberontak di Darfur, koordinasi dilakukan oleh sebagian unsur pimpinan rejim orde lama Libya yang telah memiliki hubungan dengan para separatis di Darfur, secara khusus (Kolonel Mohammed Ahmed Garsullah, dan Kolonel Mabruk Hanisy). Walhasil terjadi pertemuan di Kairo dan Kota Tabruk Libya, kedua pihak mencapai kesepakatan, bantuan logistik (materi dan uang) pun diserahkan kepada pimpinan gerakan separatis Darfur untuk persiapan memasuki Libya.

Awal tahun 2015, gerakan separatis Darfur mulai masuk Libya, yang sebelumnya berada di wilayah ujung Utara Darfur (Wilayah Lembah Hor) menuju wilayah Libya. Gerakan-gerakan separatis ini yang menjadi pasukan bayaran di Libya, di antaranya:

  1. Kelompok pemberontak Minni Arko Minawi, di bawah komando utama Jenderal Jaber Ishak dan Harun Abu Thawilah dan Racep Jo.
  2. Kelompok pemberontak Abdul Wahid Muhammad Al-Nur, di antara pimpinan utamanya adalah Yusuf Mohamed Yusuf Krjkola, Abbas Ashil dan lainnya).
  3. Kelompok yang memisahkan diri dari gerakan separatis Abdul Wahid, di antara pimpinan utamanya adalah (Saleh Jebel Si, Ahmed Gedo, Abkar Idris dan lainnya.
  4. Kelompok Al-Wahdah, yang dipimpin oleh Separatis Abud Adam Khatir, dan lainnya.
  5. Pasukan Gerakan Pembebasan (Tahrir) dan Keadilan (Adalah) “Kelompok Al-Halik Ali Karebino” di bawah komando Jenderal Ahmed Abu Tanqah dan Komandan Operasi Abdullah.
  6. Pasukan Keadilan dan Kesetaraan (Al-Adl wa al-Musawa), di antara pimpinannya adalah (Tahir Arjah) saat ini sedang berada di camp pengungsi Sudan di Timur Chad untuk merekrut pasukan untuk kepentingan misi perang di Libya.
  7. Kelompok yang memisahkan diri dari pasukan Bakhit Dabju, di bawah komando Al-Shadiq Dubbah dan Mahjoub Agbash.

Pasukan kelompok separatis Mina Benju memiliki sekitar 44 kendaraan lapis baja dan 350 personil, sementara kelompok yang memisahkan diri dari Separatis Abdul Wahid memiliki sekitar 8 kendaraan lapis baja dan 45 personil, dan kelompok Persatuan, memiliki 9 kendaraan lapis baja dan 60 pejuang, dan kelompok Al-Halik Ali Karebino memiliki 12 kendaraan lapis baja dan 85 personil pejuang, dan pasukan Keadilan dan Kesetaraan memiliki 3 kendaraan lapis baja dan 40 personil pejuang, sementara pasukan yang memisahkan diri dari Debgu memiliki sekitar 13 kendaraan lapis baja dan 85 personil pejuang.

Sejak masuknya pasukan separatis Darfur ke Libya dan bergabung dengan pasukan Hefter dan kelompok-kelompok yang bersekutu yang ada dari Kabilah Tebu, kelompok separatis Darfur telah terlibat dalam sejumlah aktifitas, di antaranya:

  1. Menutup jalan darat satu-satunya yang menghubungkan antara Ajdabiyah dan Kafrah, juga merampas dan merusak properti orang-orang melintas, dan menawan sebagian orang dan melepaskannya setelah membayar upeti.
  2. Bergabung dengan pasukan Kabilah Tabu Libya dalam pertempuran dengan sebagian Kabilah lainnya, khususnya Kabilah Kafr Zawe dan Tuareg Boubare dan anak -anak Sulaiman (Awlad Sulaiman) di Shebha.
  3. Menjarah ladang minyak di wilayah Sarir Utara Kafr dan wilayah Zullah.
  4. Menjarah di wilayah penambangan emas milik warga di perbatasan Libya dengan Chad dan Nigeria
  5. Penjarahan dan penculikan warga yang datang dan pergi antara Sudan dan Libya dan Chad dengan berkoordinasi dengan pasukan Kabilah Tabu Libya dan Goran Chad
  6. Berkoordinasi dan berpartisifasi dengan jejaring yang beroperasi dalam perdagangan manusia dari Sudan, Chad dan Niger ke Libya dengan imbalan materi, dan memanfaatkan kelompok teroris khususnya ISIS dalam operasi penyelundupan teroris dan senjata.
  7. Koordinasi dan bekerjasama dengan jejaring penyelundupan persenjataan dan obat-obatan terlarang di perbatasan Libya dengan Sudan, Chad, dan Niger.
  8. Serangan ke kota Kufra pada tanggal 20 September 2015, untuk tujuan menguasai wilayah tersebut demi penjarahan dan penyelundupan.

Setelah kesepakatan politik antara pihak Libya di Skhirat Maroko pada tanggal 17/12/2015 dan penolakan dari Hefter atas perjanjian tersebut yang sekarang dianggap sebagai kendala utama konsensus politik kelompok-kelompok Libya, Hefter pun mengumpulkan pasukan gerakan pemberontak di atas dan disebar di titik-titik selatan dan selatan-timur (Rbaanh, obor, atau Al-Arnab, Murzuq dan Murada) hingga kota Zullah. Hefter juga mengangkat Kolonel Libya, Abdullahi Nur al-Din Alhmala sebagai pengawas pasukan bayaran ini yang dipersenjatai dan dibekali sekitar 55 kendaraan lapis baja untuk mencapai maksud utama menggagalkan kesepakatan politik dan kontrol atas wilayah Libya dan memprokalmirkan dirinya sebagai penguasa militer Libya baru-baru ini.

Dalam operasi ini, pasukan pemberontak Darfur ikut serta dalam sejumlah aktifitas di Libya, di antaranya:

  1. Pasukan kelompok (Keadilan dan Keseteraan, Group Abdul Wahid, Al-Halik Karebino, Persatuan, orang-orang yang memisahkan diri dari Debgo) hingga saat ini masih berada di Libya dan ikut serta dalam pertempuran di Benggazi bersama pasukan Hefter, pasukan Majlis Syuro Benghazi di wilayah Qanquda, Barat Benghazi.
  2. Secara dominan ikut serta dalam penguasaan wilayah Bulan Sabit “Crescent” (Zutinh, Brega, Sidra, Ras Lanuf) bersama pasukan Hefter, partisapasi ini di bawah komando Kolonel Abdullah Nurudin Al-Hamali, dan hingga sekarang sebagian dari mereka masih berada di wilayah ini, dan meninggalkan pusat konsentarasi mereka di Zullah setelah menjarah dan merampas kendaraan-kendaraan dan peralatan lainya di tempat perusahaan minyak di Bulan Sabit Minyak.
  3. Persiapan yang sedang berlangsung antara pasukan Hefter dan pemberontak Sudan dalam pergerakan ke barat dan pengendalian wilayah Jufrah oleh pasukan ketiga yang berafiliasi revolusioner Misurata yang telah bermarkaz di Jufrah sejak 2012.

Dampak Negatif Keberadaan Pasukan Bayaran Darfur di Libya

  1. Mendukung salah satu pihak yang bertikai di Libya, semakin mengacaukan panggung politik Libya, dan memperpanjang perpecahan politik dan keamanan.
  2. berkontribusi dalam menghancurkan struktur sosial Libya, karena dianggap pendukung utama dalam konflik militer bersenjata antara kabilah-kabilah Libya melalui dukungan mereka kepada Kabilah Tabu dalam perang melawan Kabilah Al-Zawi, Tawariq dan anak-anak Suliaman (Awlad Sulaiman) di Selatan dan Tenggara Libya.
  3. Meningkatnya krisis keamanan di Selatan dan Tenggara Libya melalui aktifitas mereka dalam penjarahan dan perampasan, perdagangan narkoba, senjata dan amunisi, menculik warga Libya dan melepaskannya setelah membayar uang tebusan.
  4. Semakin meluasnya aktifitas mengungsi ke negara-negara tetangga Libya ke Libya secara ilegal, kemudian ke Eropa, karena memiliki aktifitas yang sama dengan gerombolan dan jejaring pengungsi ilegal.
  5. Menjarah harta milik rakyat Libya, lebih khusus minyak Libya dari tempat keberadaan mereka atas sebagian ladang minyak dan pelabuhan di Utara Libya.
  6. Pada umumnya, keikutsertaan pemberontak Darfur sebagai pasukan bayaran (murtaziqah) di Libya dan Utara Sudan, bisa menjadi inti (bibit) pasukan bayaran di negara-negara kawasan.

Penolakan Pasukan Bayaran

Keberadaan pasukan bayaran pemberontak Darfur ini mendapat penolakan secara luas dalam elemen politik, keamanan dan sosial atas keberadaan pasukan bayaran pemberontak Sudan di Libya, di antaranya melalui:

a. Pernyataan sebagian anggota majlis kepresidenan pemerintahan Rekonsiliasi Nasional.

b.Pernyataan pemimpin-pemimpin politik dan militer sebagian wilayah, khususnya wilayah Barat, Selatan dan Tengah Libya.

c.Pernyataan pemimpin-pemimpin sosial dan suku dan organsiasi massa di wilayah-wilayah (Kufrah, Ubari, Sebha).

d.Penanganan media lokal dan internsional terkait dampak negative yang dilakukan oleh pemberontak Darfur sebagai pasukan bayaran di Libya.

Di tengah penguasaan Hefter atas wilayah Bulan Sabit Minyak dengan dukungan dan bantuan dari sejumlah negara kawasan seperti Mesir, Uni Emirat Arab dan Chad, serta dukungan internasional dari Prancis dan Rusia, untuk menguasai Libya secara militer, sementara sikap internasional dan kawasan yang ragu-ragu mendukung rekonsiliasi politik yang berlangsung melalui kesepakatan politik yang terakhir, dan tidak memberikan tekanan pada kelompok-kelompok Libya yang menandatangani kesepakatan tersebut, utamanya adalah Hefter, juga dengan keberadaan pasukan pemberontak yang berada di Libya sebagai pasukan utama yang menopang Hefter, maka kita tidak bisa memprediksi apakah Hefter tidak akan membutuhkannya lagi, melihat Hefter kehilangan sejumlah pasukannya, karena perbedaan dengan komandan pasukan pemberontak dan aksi-aksi penjarahan. Dan sebaliknya kita juga tidak bisa memprediksi apakah pasukan pemberontak saat ini akan kembali ke Darfur di tengah nasib mereka yang tidak jelas jika mereka kembali ke Darfur, dan tidak mendapatkan materi yang setimpal sebagaimana yang mereka dapatkan di Libya saat ini.

ISLAMIC GEOGRAPHIC | MUHAMMAD ANAS




Tuduhan Amnesty Internasional terhadap Sudan terkait penggunaan senjata kimia di Jabal Murrah

Rabu, 28 September 2016, Taryana Hassan, Direktur Riset Krisis dan Bencana di Lembaga Amnesty Internasional mengatakan bahwa lembaganya telah mengkaji situasi di Jabal Murrah sejak awal Januari 2016, dan mendapatkan Pemerintah Sudan telah melakukan serangan dan pelanggaran saat melakukan operasi militer terhadap pasukan gerakan pembebasan Sudan yang dikomandoi oleh Abdul Wahid Nur, melalui serangan udara dan darat. Serangan tersebut menghancurkan perkampungan dan ribuan warga meninggalkan rumahnya.

Taryana juga mengatakan bahwa Amnesty Internasional menemukan bukti-bukti kuat penggunaan senjata kimia di sejumlah serangan militer Sudan yang mengkibatkan sekitar 195 ribu hingga 250 ribu orang mengungsi menurut PBB.

Direktur Riset Krisis Amnesty Internasional, Taryana juga menyebutkan 29 desa mengalami serangan senjata kimia dan pihaknya telah mendokumentasikan serangan-serangan tersebut melalui satelit dan melalui audiensi lebih 200 orang pengungsi akibat serangan tersebut. Juga melalui temuan para ahli yang mengamati puluhan gambar mengerikan yang menemukan kondisi anak-anak kecil yang mengalami luka mengerikan

Amnesty Internasional menuduh pemerintah Sudan menggunakan senjata kimia dan menyebutkan bahwa pakar-pakar independen dari jenis senjata ini dan orang-orang yang meneliti bukti-bukti memastikan tanpa keraguan bahwa pemerintah Sudan menggunakan senjata kimia, seperti dalam wawancara pada chanel “CNN Amerika” beberapa waktu lalu. Di saat yang sama Amnesty Internasional menganggap penggunaan senjata jenis ini adalah kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan, dan pelakunya harus diadili.

Dalam kesempatan lain, dalam wawancaranya di CNN, Trayana juga temuannya ini berdasarkan temuan para ahli independen memastikan terjadinya serangan senjata kimia.

“Dan kami kemudian mengirim gambar-gambar ini kepada dua orang ahli dan pakar yang independen, yang kemudian kembali mengirim hasil analisanya atas gambar-gambar tersebut, dan hasil analisanya dengan jelas menetapkan bukti-bukti logis terkait gejala yang muncul dari para korban yang menunjukkan adanya penggunaan senjata kimia dalam serangan-serangan ini.

Trayana juga menambahkan “Kami telah mendengarkan laporan utuh dari gejala-gejala ini, seperti orang-orang yang terluka mengalami kesulitan bernafas, dan kulit mereka mengalami luka bakar, selain itu juga ditemukan reaksi mengkhawatirkan di kulit akibat terkena unsur kimia, kulit menghitam. Dan orang-orang yang memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang terluka ini, ketika pertama kali menyentuh kulit pasien, kebanyakan kulit mereka melepuh.

Menurut Trayana penggunanaan jenis senjata ini terlarang sejak berabad-abad, dan dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan pemerintah Sudan telah menandatangani perjanjian larangan senjata kimia, dan bahwa penggunaan senjata kimia dalam perang di Darfur dianggap sebagai kejatahatan perang, dan harus dilakukan pemeriksaan pihak-pihak yang menggunakannya dan harus diadili”.

Sementara itu, Dr. Keith Ward, Pakar senjata kimia mengatakan bahwa foto-foto dan video dan penilaian terhadap saksi mata dan gejala-gejala yang ada serta petunjuk-petunjuk kedokteran terhadap para korban telah memberikan kepada kami informasi yang cukup yang menegaskan kepada kami bahwa telah terjadi penggunaan jenis senjata kimia dalam serangan ini dengan penggunaan yang lebih luas, dan kami dapat memastikan jenis luka-luka dan orang-orang yang menderita yang telah kami saksikan, di samping penjelasan dari para saksi mata sesaat setelah terjadinya serangan menerangkan dengan jelas telah terjadinya serangan senjata kimia.

Trayana menambahkan yang terang dalam seluruh laporan yang kami dapatkan, bahwa seluruh korban mengalami derita luka kulit dengan tingkat yang serius dan di banyak bagian tubuh, kami melihat misalnya lecet kulit, selain itu, gambar-gambar juga menunjukkan terjadinya infeksi akibat luka lecet ini, di samping sebagian korban lapisan kulit mereka berubah menjadi warna putih, kemudian kulit mereka terkelupas setelah beberapa hari dari serangan tersebut. Dan peristiwa ini yang banyak terjadi di sana, yang membuat kami yakin dan memastikan bahwa wilayah ini terkena serangan senjata kimia.

Di saat yang sama, Jennifer Kinak, pakar senjata kimia dalam keterangannya di chanel “CNN” menegaskan bahwa telah terjadi serangan senjata kimia, hal ini sejalan dengan keterangan Dr. Keith Ward.

Lembaga internasional telah meminta untuk meningkatkan tekanan politik kepada pemerintah Sudan untuk memberikan jaminan kepada pasukan penjaga perdamaian dan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memasuki daerah-daerah yang terkena. Di samping jaminan menjalankan embargo senjata bagi Sudan dengan teliti dan memperluas cakupannya hingga mencakup seluruh wilayah.

Amnesty Internasional juga meminta untuk melakukan pemeriksaan dini terkait penggunaan senjata kimia, dan dalam kondisi ditemukan penggunaan senjata kimia, orang-orang yang bertanggung jawab harus ditangkap!!

Respon Internasional

Laporan yang dikeluarkan oleh Amnesty Internasional ini kemudian banyak dikutip oleh berbagai media internasional dan disebarkan dengan massif baik di media cetak dan online.

Respon internasional pertama datang dari Prancis, Pemerintah Prancis melalui Juru Bicara Resmi Kementerian Luar Negeri (Romain Nadal) yang menurutnya, laporan tersebut membawa tuduhan yang sangat berbahaya dan harus diteliti dan laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran.

Respon internasional kedua datang dari PBB, melalui Juru Bicara Resmi PBB, Stephane Dujarric mengatakan, PBB sangat khawatir dari informasi yang disebarkan oleh Amnesty Internasional terkait penggunaan militer Sudan senjata kimia di Darfur. Stephane menambahkan “Kami ini penelitian dari OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) begitupun dari UNAMID”.

Adapun respon dari Pemerintah Sudan, Juru Bicara Resmi Militer Sudan, Colonel (Shami), telah mengeluarkan pernyataan yang menafikan pemerintah Sudan menggunakan senjata kimia jenis apa pun dalam operasi militer di Darfur. Sementara itu, Perwakilan Tetap Sudan di PBB, Umar Dahab Fadl Mohammed dalam pernyataannya mengatakan bahwa laporan Amnesty Internasional “sangat jauh dari kebenaran” dan Sudan tidak memiliki jenis senjata kimia apa pun.

Respon terbaru datang dari UNAMID (Pasukan Perdamaian PBB di Darfur) menafikan adanya penggunaan senjata kimia di Jebel Marrah, hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Sekjen UNAMID di PBB dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Selasa lalu (4/10/2016), Hervé Ladsous dalam pidatonya pada sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas laporan Sekertaris Jenderal UNAMID, mengatakan bahwa tidak ada bukti penggunaan senjata kimia di Jebel Marra.

Analisa

Tuduhan Amnesty Internasional dalam laporan tersebut adalah murni klaim palsu yang hanya bertujuan untuk mengintensifkan tekanan kepada Dewan Keamanan PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia agar mengambil keputusan yang lebih keras terhadap Sudan. Amnesti Internasional berusaha mempidanakan Sudan dengan cara apapun, hal tersebut setelah rentetan upayanya yang gagal selama beberapa tahun yang lalu yaitu mendorong Dewan Keamanan PBB terhadap Pemerintah Sudan dengan tujuan memberikan dukungan politik dan spirit kepada gerakan-gerakan separatis di Sudan.

Klaim Amnesty Internasional seperti yang terdapat dalam laporannya dianggap sebagai klaim belaka, palsu yang tidak bersandar pada bukti ilmiah dan penelitian para pakar senjata kimia, namun hanya bersandar pada seperti yang disebutkan dalam laporan tersebut, pada gambar foto melalui satelit dan kesaksian sebagian orang-orang terluka. Hal ini terbukti dari laporan UNAMID hari Selasa lalu yang menafikan tuduhan adanya penggunaan senjata kimia di Jebel Marra.

Niat sebenarnya dari organisasi ini, terdapat dan diungkapkan sendiri pada pragraf terakhir, dimana laporan tersebut menyerukan kebutuhan untuk meningkatkan tekanan terhadap Pemerintah Sudan untuk memungkinkan lembaga kemanusiaan mengakses ke seluruh bagian Darfur tanpa pembatasan, di samping realisasi larangan masuknya senjata ke Darfur

Sudan memiliki perjanjian internasional terkait larangan senjata kimia, yang merupakan bagian dari kesepakatan internasional yang melarang penggunaan senjata yang dilarang secara internasional, dan Sudan telah bergabung dalam kesepakatan ini sejak tahun 1998.

PBB memiliki dewan pakar khusus pada dewan keputusan (1591) yaitu dewan yang ditunjuk untuk mengawal realisasi keputusan PBB, di antaranya terkait memantau penggunaan senjata yang dilarang secara internasional dalam perang di Darfur, dan Dewan ini dalam laporan terakhirnya tidak menunjukkan Sudan menggunakan senjata kimia atau senjata yang terlarang secara internasional, walaupun dewan ini adalah dewan yang sangat memiliki permusuhan terhadap Sudan dan semua laporannya negatif dan mendukung langkah gerakan separatis.

Organisasi Internasional dan lembaga-lembaga PBB yang ada di daerah Jebel Marrah yang telah bekerja sejak meletusnya konflik di awal tahun 2016, lembaga-lembaga ini memberikan bantuan kemanusiaan bagi pihak-pihak yang terkena dampak konflik di daerah Jebel Marrah, namun lembaga-lembaga ini belum pernah mengeluarkan keterangan terkait adanya ciri-ciri senjata kimia yang telah digunakan dalam operasi militer.

Pemerintah Sudan telah mengerahkan segala upayanya untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagai warganya yang mengungsi dari daerah Jebel Marrah, Pemerintah Sudan juga bekerja mengkondisikan kembalinya pengungsi ini ke daerah mereka, aparat keamanan dan intelejen nasional Sudan telah berkordinasi dengan HAC untuk mengembalikan sebagian besar dari mereka kembali ke daerah mereka, dan sekarang kondisi di Jabal Murrah sudah stabil.

ISLAMIC GEOGRAPHIC | MUHAMMAD ANAS




Presiden Mahkamah Pidana Internasional Diduga Terima Suap 17 Juta Dollar agar Menyeret Presiden Sudan

LONDON, ALAMISLAMI.COM — Presiden Mahkamah Pidana Intenasional (ICC), Silvia Gurmendi Fernández menghadapi tuntutan mundur dari jabatannya, setelah diduga menerima suap jutaan dolar Amerika agar ICC menjatuhkan tuduhan kepada Presiden Sudan Omar al-Bashir melakukan pelanggaran HAM di wilayah Darfur.

The London Evening Post, 3 Juli, 2016, menyebutkan bahwa ia memiliki data yang menunjukkan Gurmendi telah menerima suap antara tahun 2004 dan 2015 melalui rekening pribadinya di Bank Banco Popular di Kepulauan Virgin dan di bank First Carribean di Bahamas, serta dana dari sejumlah keturunan Israel yang jumlahnya berkisar 17 juta dolar Amerika yang digunakan untuk menyuap para saksi mata yang dapat memudahkan ICC menjatuhkan tuduhan kepada Presiden Sudan.

Diduga uang suap tersebut mengalir ke rekening Hakim Gurmendi dari perusahan-perusahaan dan lembaga seperti Barting Holding Ltd, Atlantic Corporation, Genesis Internasional Holdings dan Napex Internasional, dan semuanya adalah perusahaan finansial offshore -tidak tunduk pada pengawasan internasional- yang dilakukan dengan beberapa tahap transfer berkisar antara 150 ribu dolar dan 250 dollar Amerika.

Menurut The London Evening Post, dana tersebut diberikan kepada Hakim Gurmendi, ketika keputusan pidana Presiden Bashir sedang dalam penyelidikan, dimana ICC waktu itu mencari bukti keterlibatan Bashir dalam pelanggaran HAM di Darfur.

The London Evening Post menambahkan bahwa Gurmendi membagi-bagi dana tersebut ke faksi-faksi yang ada di Darfur, di antaranya Gerakan Pembebasan Sudan yang didirikan oleh Abdul Wahid Muhammad Nur dan yang lainnya pada tahun 2002. Gurmendi diduga menggunakan dana tersebut untuk ‘merekrut, melatih, dan untuk menghadirkan bukti dan saksi palsu terhadap Presiden Bashir.

Skandal suap ini mendorong Presiden Pan Forum Afrika, Dr. Devid Nyekorach Matsanga menuntut Hakim Gurmendi untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Devid, hal tersebut sangat tidak layak bagi seorang Presiden Mahkamah Pidana Internasional menerima dana yang sangat besar dan illegal melebihi gaji tahunannya.

Devid juga menambahkan bahwa sekarang telah nampak bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Presiden Bashir dilakukan melalui penyuapan petinggin ICC, ia menambahkan bahwa sebelumnya Pan Forum Afrika telah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Mantan Penuntut Umum ICC, Louis Moreno-Ocampo pada kasus al-Bashir.

Devid melanjutkan pihaknya memiliki berkas dan bukti yang banyak terhadap Ocampo, termasuk rekaman audio dan video serta bukti-bukti pendanaan yang menjelaskan gerakan pendanaan yang besar membeli saksi mata pada masalah yang dituduhkan terhadap al-Bashir. (Thelondoneveningpost/Islamicgeo/Anas)




Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas di Belanda Naik 11 Persen

DEN HAAG, ALAMISLAMI.COM, 14 Mei 2016 —  Lebih dari 73.000 calon mahasiswa baru telah mendaftar di berbagai universitas di Belanda yang akan mulai kuliah September 2016. Angka itu merupakan peningkatan 11% dibandingkan tahun lalu.

Demikian data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kerjasama antar-Universitas Belanda (VSNU). Ada 11 universitas negeri yang menjadi anggota VSNU, yaitu: Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen Universiteit, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Rijksuniversiteit Groningen, Open Universiteit Nederland, Universiteit van Amsterdam, dan Erasmus Universiteit Rotterdam. Disamping itu, mencakup pula 3 universitas non-negeri: Radboud Universiteit Nijmegen (yayasan), Universiteit van Tilburg (yayasan), dan Vrije Universiteit Amsterdam (asosiasi).

Peningkatan tadi sebagian akibat bertambahnya mahasiswa internasional yang memilih kuliah di Belanda. Dari ceruk pasar internasional ini terjadi peningkatan 8%, dari 15.735 menjadi 20.075 orang tahun ini. Sedangkan calon mahasiswa baru dari Belanda sendiri naik 6% sehingga mencapai 50.480 orang. Tahun 2014 dan 2015 mahasiswa  baru di universitas mencapai 66.000 orang.

Sementara itu, penerimaan mahasiswa baru di hogescholen (setara sekolah tinggi yang menyelenggarakan program S1 profesional) mencapai 143.000 orang atau meningkat 6%. Asosiasi Sekolah Tinggi Belanda (Vereniging Hogescholen) menduga kenaikan ini terjadi peningkatan jumlah lulusan siswa sekolah menengah: vwo, havo dan mbo.

Sejak 2014 calon mahasiswa baru harus sudah mendaftar paling lambat 1 Mei. Hal itu untuk menurunkan tingkat kegagalan studi. Belanda mewajibkan seluruh mahasiswa baru mengikuti program pengenalan dan orientasi kampus. (BS/NL)

Keterangan foto: Kampus Rijksuniversiteit Groningen © Koleksi Pribadi




Dovudoglu; Kongres Luar Biasa AK Parti, Fokus Persatuan Partai

ANKARA, ALAMISLAMI.COM — Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoğlu mengumumkan di Ankara pada Kamis (5/5) bahwa AK Parti akan mengadakan Kongres Luar Biasa pada 22 Mei 2016 dan dirinya menegaskan tidak akan maju menjadi kandidat Ketua AK Parti. Dirinya juga menambahkan bahwa pemerintahan AK Parti yang kuat akan terbentuk dan melanjutkan kerja dalam 4 tahun ke depan.

Davutoğlu pun mengkritisi spekulasi yang berkembang akan hubungannya dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan. Davutoğlu menekankan, “Saya tidak akan berikan toleransi tentang pandangan negatif hubungan saya dengan Presiden Recep Tayyip Erdoğan. Loyalitas saya kepada Presiden tidak akan selesai hingga akhir.”

Davutoğlu memulai pidato perpisahannya dengan mengatakan bahwa dirinya menerima peralihan kepemimpinan dari Erdoğan pada 27 Agustus 2014 dalam Kongres Luar Biasa AK Parti dan menekankan bahwa 20 bulan sebagai perdana menteri dan ketua AK Parti dapat dibagi menjadi tiga periode. Davutoğlu menambahkan bahwa tidak ada perselisihan dalam internal partai dan tidak ada perubahan terhadap struktur partai.

Davutoğlu mengatakan,” Periode pertama sejak 28 Agustus 2014 hingga 7 Juni 2015 merupakan masa yang sangat penting saat AK Parti merencanakan masa depannya.” Pada periode kedua, kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu dan periode ketiga didominasi masalah keamanan nasional.

Berbicara tentang kerja pemerintah di bidang konstitusi baru Turki, Davutoğlu mengatakan, “Kami telah melakukan langkah penting dan menyusun institusi yang relevan untuk merealisasikan reformasi terbesar yaitu sebuah konstitusi berdasarkan kekuatan sipil yang berisi kebebasan dan disusun dengan kehendak rakyat.” Dirinya menekankan bahwa draf konstitusi baru akan diselesaikan segera. Turki telah berhasil melakukan operasi anti-teror yang sukses dan komprehensif dan pemerintahan AK Parti yang kuat akan berlanjut dalam empat tahun ke depan.

Davutoğlu juga menyampaikan bahwa dirinya, “… telah bekerja siang dan malam selama menjadi ketua AK Parti dan perdana menteri.” Dirinya menolak anggapan bahwa dirinya melakukan intervensi dalam penunjukkan pejabat partai di tingkat lokal. Baginya, AK Parti memasuki era baru.

Dalam menanggapi pertanyaan publik mengapa dirinya mengundurkan diri meskipun AK Parti berhasil mendapatkan 49,5% dalam pemilu. Davutoğlu mengatakan:

Saya memiliki prinsip yang saya tidak pernah tinggalkan sejak berkecimpung di bidang akademik. Saya tidak pernah meminta untuk setiap posisi dan jabatan. Saya selalu meminta untuk diyakinkan bahwa saya selalu bersama mereka yang berada di satu jalan dengan saya. Dengan perspektif ini, saya menjadi orang pertama yang menandatangani proposal di pertemuan MKYK (Central Division and Executive Board) terakhir.”

Davutoğlu menambahkan “Kehendak AK Parti adalah Kehendak Turki.

Davutoğlu menegaskan dalam akhir pidatonya bahwa dia tidak memiliki dendam, kebencian atau keluhan, dia mengatakan keputusan untuk mundur sebagai ketua AK Parti dan perdana menteri bukanlah sebuah pilihan tetapi keharusan. Dirinya menambahkan “Saya berpikir bahwa saat ini langkah yang tepat untuk mundur untuk keberlanjutan persatuan dan solidaritas AK Parti.

Meskipun Davutoğlu tidak memberikan sedikitpun petunjuk tentang siapa yang akan menjadi ketua AK Parti dan perdana menteri, banyak yang terkejut dengan perkembangan yang terjadi di dalam AK Parti. Davutogğlu telah memberikan sinyal untuk mundur pada 29 April dimana otoritas untuk menjunjuk pejabat daerah AK Parti dicabut dan dikembalikan kepada MKYK seperti di tahun 2002.

Dalam pertemuan terakhir MKYK, yang direncanakan akan berlangsung pukul 10 dan tertunda 5,5 jam karena tertundanya perjalanan Davutoğlu dari Qatar, menyepakati keputusan bersama 47 anggota bersama Davutoğlu mengenai penunjukkan pejabat daerah AK Parti tersebut. Meskipun kesepakatan tersebut cukup mengejutkan, berdasarkan anggaran rumah tangga partai bahwa otoritas untuk menunjuk pejabat daerah adalah MKYK hingga kemudian diserahkan kepada Erdoğan semasa dirinya menjadi perdana menteri.

Juru Bicara AK Parti Ömer Çelik merespon klaim adanya krisis internal partai dan mengatakan “Jika krisis terjadi, saya akan mengatakan kepada Anda semua bahwa MKYK, MYK (Central Executive Board) dan badan lainnya semua sesuai dengan aturan yang ada. MYK, MKYK dan kabinet merupakan satu kesatuan. Tidak ada krisis.”

Dengan adanya spekulasi keretakan hubungan antara Erdoğan dan Davutoğlu, Davutoğlu menekankan, “Saya akan menyingkir jika perlu. Saya bisa berpaling dari sebuah posisi atau jabatan yang orang berpikir seseorang manusia pun tidak bisa meninggalkannya. Namun, Saya tidak akan pernah melukai hati kawan saya dalam perjuangan yang suci ini.” Davutoğlu menambahkan “Saya tidak akan membiarkan gerakan yang baik ini yang berisi orang yang bersih hatinya –yang juga menjadi satu-satunya harapan bagi kaum tertindas di seluruh dunia—untuk menjadi sedih.”




Museum Islam Australia Promosikan Kontribusi Masyarakat Muslim

MELBOURNE, ALAMISLAMI.COM — Museum Islam Australia yang didirikan oleh komunitas muslim di Melbourne telah menjadi sumber pengajaran penting untuk mengatasi stereotipe terhadap Islam. Museum ini merupakan galeri bagi sosok muslim teladan yang telah berkontribusi positif di Australia.

Untuk mengatasi masalah stereotipe inilah komunitas muslim di Melbourne kemudian mendirikan Museum Islam Australia (IMA) di daerah Thornbury. Sejak dibuka pada awal tahun 2014, Museum Islam di Melbourne ini telah dikunjungi lebih dari 20 ribu orang termasuk 200 kelompok pelajar dari berbagai latar belakang baik sekolah muslim maupun sekolah non muslim.

Ilim College secara rutin membawa murid-muridnya ke museum Islam di Melbourne ini yang juga merupakan galeri untuk menunjukan peran dan kontribusi masyarakat Islam di Australia — termasuk para penunggang unta dari Afghan yang membantu membuka kawasan pedalaman di Australia dan memamerkan peran pesepakbola Australia Bachar Houli.

Kepala Sekolah dari Sekolah Islam khusus puteri, Zeynep Sertel mengatakan sosok muslim panutan yang banyak diungkap di museum ini sangat penting bagi kalangan remaja Islam.

“Menurut saya Museum seperti ini sangat penting untuk dikunjungi generasi muda dan memberikan mereka arah dan pemandangan yang benar mengenai Islam,” katanya.

“Mereka melihat teladan yang baik di museum telah banyak melakukan hal-hal positif bagi masyarakat Australia – dan itu akan membuat mereka berpikir saya tidak berbeda dengan sosok panutan itu dan saya bisa melakukan hal positif lainnya juga,” tuturnya.

Menurut Pendiri IMA, Moustafa Fahour, museum ini juga menjadi media mereka mengatasi doktrinasi keliru mengenai Islam yang banyak dikampanyekan di internet. Ia mengatakan umat Islam perlu bersatu dan merangkul remaja untuk mengatasi pemahaman keliru mengenai Islam dengan menunjukan kepada generasi muda Islam yang sesungguhnya dengan apa yang selama ini disalahartikan.

“Semua upaya ini bertujuan untuk merangkul remaja, bagaimana kita bisa menjalin hubungan kembali dan berbagi dengan mereka mengenai apa itu sesungguhnya Islam – memberikan informasi faktual mengenai Islam,” jelasnya.

“Kita perlu membedakan apa itu kebudayaan dan apa itu agama, dan sayanya hal seperti ini justru sering dicampuradukan,” kata manager museum, Wafa Fahour.

“Jadi kita tidak hanya mengedukasi kalangan non-muslim saja, tapi kita juga perlu mendidik anak-anak muslim agar tidak mencampuradukan agama dan budaya,” jelasnya.

Sementara itu, seorang pelajar dari Ilim College mengaku museum seperti ini menanamkan rasa bangga pada dirinya.

“Saya tidak mengetahui sebelumnya kalau orang Islamlah yang pertama membangun universitas di dunia,” kata pelajar bernama Walid Mawas.

“Saya juga mempelajari kalau orang pertama yang terbang di dunia ini ternyata juga adalah orang muslim, saya tidak tahu hal itu sebelumnya,” kata Asmaa Hussein.

Sumber: Radio Australia




Survey: Masyarakat Jerman Menerima Muslim sebagai Bagian dari Jerman tapi Menolak Islam

JERMAN, ALAMISLAMI.COM — Sebuah koran harian jerman “Bild” baru-baru ini mengeluarkan hasil survey tentang penerimaan orang Jerman pada hal -hal berbau Islam di Jerman.

Uniknya adalah mereka membedakan antara “Islam” dan “Muslim”. Ternyata setengah masyarakat Jerman menganggap bahwa Muslim adalah bagian dari Jerman, sementara 61 persen menolak Islam sebagai bagian dari Jerman.

Penolakan terjadi paling banyak dari masyarakat eks Jerman Timur, sebesar 66 persen. Sedangkan di Jerman anggota partai AFD yang paling banyak anti Islam, yaitu sebesar 91 persen. AFD adalah partai yang sedang naik daun di Jerman.

Seiring dengan maraknya isu Isis dan masalah pengungsi Muslim ke Jerman, banyak masyarakat Jerman yang menjadi antipati terhadap Islam dan memilih AFD sebagai partai faforitnyal.

Partai AFD sendiri secara vulgar menyatakan sebagai partai yang anti Islam. Mereka ingin menggolkan aturan larangan jilbab di Jerman, larangan pelajaran Quran di mesjid, muslimah harus ikut olahraga bercampur dengan pelajar sekolah lelaki, serta penurunan hak hak institusi Islam dan perorangan muslim di Jerman.

Meskipun perkembangan ini tidak menggembirakan bagi muslim yang tinggal di Jerman, tapi sementara ini belum ada efek negatif yang benar benar terasa dalam kehidupan sehari hari, terutama bagi muslim yang tinggal di daerah kota besar bagian Jerman barat. Sementara muslim yang tinggal di exs jerman timur sedikit demi sedikit mulai berpikir untuk “hijrah” ke daerah Jerman barat. (Welt.de/Indra)




Pengadilan Bangladesh Hukum Mati Pimpinan Jamaat Islami

BANGLADESH, ALAMISLAMI.COM — Pengadilan Bangladesh menjatuhkan vonis mati terhadap Pimpinan Jamaat Islami, Motiur Rahman Nizami yang juga menjabat sebagai ketua Partai Jamaah el-Islami Bangladesh.

Pengajuan banding yang diajukan pemimpin partai Islam terbesar Bangladesh terhadap hukuman mati atas dakwaan terlibat perang pembebasan 1971 ditolak. Seperti diungkapkan pengacaranya. Hal ini membuka jalan baginya untuk digantung.

Mahkamah Agung pada hari Kamis (5/5/2016) menolak pegajuan banding Motiur Rahman Nizami, ketua partai terlarang Jamaah el-Islami yang menentang perang kemerdekaan dari Pakistan.

Pria berusia 73 tahun, yang juga diberi hukuman seumur hidup karena dakwaan empat kejahatan perang lainnya telah kehabisan semua opsi hukum dan hanya pengampunan presiden yang bisa menyelamatkannya.
Jamaat menyerukan pemogokan nasional Ahad besok sebagai respon, sebagaiamana dirilis dalam situs resmi Jamaat Islami.

Mahkamah Agung pada bulan Januari lalu telah melakukan hukuman mati bagi Nizami pada keyakinan genosida, pemerkosaan dan mendalangi pembantaian intelektual atas selama perang.

Apakah Bangladesh bergerak menuju negara satu partai?

Pemimpin Jamaat Islami, telah dipenjara sejak 2010, ia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan kejahatan perang pada tahun 2014.

Pihak berwenang Bangladesh mengatakan sekitar tiga juta orang tewas dan lebih dari 200.000 wanita diperkosa selama konflik. Bangladesh awalnya adalah wilayah Pakistan Timur memisahkan diri untuk menjadi Bangladesh setelah perang.

Keputusan pengadilan memicu kekerasan dan menuai kritik keras dari politisi oposisi, termasuk Jamaat-e-Islami, yang mengatakan itu tumbal lawan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Ada apa di balik pengadilan kejahatan perang Bangladesh?

Tidak ada Perdamaian Tanpa Keadilan, sebuah kelompok hak asasi yang berbasis di Italia, menyebut pengadilan Bangladesh dengan mengatakan “senjata balas dendam dipengaruhi politik yang tujuan sebenarnya untuk menyasar oposisi politik”.

Seorang pemimpin senior Jamaat-e-Islami yang tinggal di luar Bangladesh mengatakan kepada Aljazeera.com menyebut berita putusan itu “menghancurkan”.

“Ini bukan yang pertama hukuman mati yang jatuhkan oleh peradilan Bangladesh” kata pejabat partai tersebut yang tidak mau disebutkan namanya.

“Tidak hanya itu, setidaknya 20.000 pekerja Jamaat berada di penjara tanpa tuduhan apapun. Polisi telah menggerebek dan menangkap banyak orang yang menghadiri pengajian agama atau Quran. Dan masyarakat internasional menolak tuduhan tersebut dan juga proses pengadilan.”

Reaksi Internasional

Ahli hukum internasional menyatakan keprihatinannya atas kurangnya mekanisme akuntabilitas yang tepat di Bangladesh dan menyerukan PBB untuk mendukung mekanisme pengawasan internasional.

Sebuah pernyataan bersama yang ditandatangani oleh enam ahli hukum, mengatakan: “Hal ini dengan penyesalan yang mendalam bahwa praktek Pengadilan saat ini Bangladesh adalah Kejahatan Internasional (BICT) dan telah gagal menegakkan standar internasional diperlukan dalam kasus tersebut, khususnya yang berkenaan dengan hukuman mati. “

Vonis tersebut telah mengakibatkan munculnya tindakan kekerasan di Bangladesh, seperti kasus tewasnya blogger atheis, akademisi, agama minoritas dan bantuan pekerja asing.

Pada bulan lalu misalnya, lima orang, termasuk seorang guru universitas, dua aktivis gay dan Hindu (baca: Editor Majalah LGBT di Bangladesh Tewas Dibacok) telah dibajak sampai mati oleh kelompok bersenjata yang diduga oleh Pemerintah tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh Jamaat dan kelompok-kelompok oposisi lainnya. Sementara Jamaat menyangkal tuduhan tersebut. (Hizbullah).

Sumber: Islamicgeo.com